LombokPost – Aliansi honorer R2 dan R3 Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah KLU atas kepastian nasib ribuan tenaga honorer.
Pemda dinilai sukses memperjuangkan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu.
Kepastian tersebut menyusul dibukanya kembali portal pendataan PPPK Paro Waktu oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Kamis (11/12). Saat ini seluruh data honorer KLU kini telah berhasil diinput ke dalam sistem.
Ketua Aliansi R2 dan R3 KLU Agus Ibrahim menyebut, adanya kepastian nasib honorer merupakan keberhasilan Pemda yang layak diapresiasi.
Ini juga buah dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperjuangkan masa depan tenaga honorer.
Terutama komitmen kuat yang ditunjukkan Bupati dan Wakil Bupati KLU beserta jajarannya.
Kata dia, di tengah ketidakpastian nasib honorer, bupati melakukan lobi-lobi ke pusat.
"Kami juga berterima kasih kepada Ketua DPRD KLU dan seluruh anggota DPRD yang telah mengupayakan terbukanya kembali portal PPPK Paro Waktu di Lombok Utara,” ujarnya.
Ia mengaku para honorer merasa haru dan bahagia atas perkembangan tersebut. Dari total 2.539 honorer, seluruhnya menyambut positif perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian status mereka.
“Ini menjadi harapan besar bagi masa depan kami,” imbuhnya.
Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD KLU Agus Jasmani. Dia menilai, adanya kepastian nasib ribuan honorer, tidak lepas dari upaya keras Pemda KLU, khususnya Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat.
“Ini adalah keberhasilan bersama, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun para tenaga honorer yang terus memperjuangkan hak mereka,” katanya.
Ia menegaskan DPRD KLU akan terus mengawal proses pengangkatan 2.532 tenaga honorer tersebut hingga tuntas.
“Terutama saat ini mereka sedang berada dalam tahapan pemberkasan yang harus kita pastikan berjalan lancar,” kata Agus.
Sementara itu, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 800/1.1/1531/BKPSDM/2025 tentang percepatan pengusulan Nomor Induk PPPK Paro Waktu, tercatat 2.532 tenaga honorer akan diangkat sebagai PPPK Paro Waktu.
Saat ini para honorer tersebut telah menyelesaikan proses pemberkasan.
Kabid Kepegawaian BKPSDM KLU Gede Suadnyana mengatakan, batas akhir pemberkasan hingga 15 Desember 2025.
Kemudian, usulan penetapan NIP PPPK Paro Waktu harus masuk paling lambat 20 Desember.
Ia menambahkan, BKPSDM telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh OPD agar segera menyampaikan informasi percepatan pemberkasan.
“Setelah dokumen diunggah, kami akan melakukan verifikasi dan validasi secara intensif sebelum diajukan ke BKN,” jelas Gede.
Editor : Marthadi