LombokPost – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengusulkan kepada pemda membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Satgas ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan pekerja migran asal daerah.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah mengatakan, satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi terkait PMI.
Baik untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai persoalan yang dihadapi calon PMI, PMI, hingga keluarga pekerja migran.
Baca Juga: KLU Usulkan 95 Formasi Pegawai 2027, Seluruhnya Tenaga Teknis
Sebagai bentuk keseriusan terhadap usulan ini, poin tersebut dicantumkan dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan PMI.
"Satgas dibentuk oleh bupati dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari OPD, kepolisian, BP2MI, BPJS, LBH, LSM, hingga pendamping," kata Hakamah.
Satgas nantinya bertugas mengoordinasikan penanganan lintas sektor, melakukan deteksi dini terhadap persoalan PMI, mengelola dan memverifikasi pengaduan, serta mengoordinasikan penanganan kasus.
Termasuk memfasilitasi pemulangan PMI yang menghadapi kondisi khusus.
Selain itu, Satgas melaksanakan koordinasi berkala untuk membahas perkembangan kasus, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan tidak ada persoalan PMI yang terabaikan.
Baca Juga: Jalan Lingkar Utara KLU Dikerjakan dengan Anggaran Rp 22 Miliar Akhir Tahun Ini
Satgas juga dirancang memiliki pusat koordinasi penanganan kasus sebagai simpul informasi dan layanan.
Hakamah juga menyampaikan, Raperda Pelindungan PMI ini mengatur perlindungan secara menyeluruh.
Mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah PMI kembali ke daerah asal.
Pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun perencanaan pelindungan PMI untuk jangka waktu lima tahun.
Baca Juga: Dua Perusahaan Penempatan PMI di KLU Berurusan dengan Hukum
Perencanaan tersebut harus terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah dan berdasarkan data serta kebutuhan pelindungan PMI di KLU.
Poin lainnya, Raperda mengamanatkan penyediaan hotline pelindungan PMI sebagai saluran pengaduan bagi calon PMI, PMI, keluarga, pemerintah desa, masyarakat, perusahaan penempatan, dan instansi terkait.
Hotline harus mudah diakses, responsif, menjaga kerahasiaan pelapor, serta berorientasi pada keselamatan PMI.
Di tingkat desa, regulasi tersebut turut mendorong pengembangan Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera (EMAS).
Program ini diarahkan untuk memperkuat edukasi migrasi aman, mencegah penempatan PMI nonprosedural, serta memberdayakan PMI dan keluarganya.
Editor : Redaksi Lombok Post