Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Nusra 2025 Tumbuh 0,59 Persen, Pariwisata Jadi Pendongkrak

G
Penulis: Geumerie Ayu❯

BERLIBUR: Wisatawan yang tengah berlibur di salah satu pantai di Kabupaten Lombok Tengah, belum lama ini.
BERLIBUR: Wisatawan yang tengah berlibur di salah satu pantai di Kabupaten Lombok Tengah, belum lama ini.
LombokPost – Realisasi penerimaan pajak di Nusa Tenggara (Nusra) tumbuh positif 0,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pariwisata menjadi pendorong pertumbuhan tersebut.


Advertisement

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusra Samon Jaya menjelaskan, total realisasi penerimaan pajak di NTB sebesar Rp 3,137 triliun.

Angka ini merangkak naik dari tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 3,118 triliun.

Advertisement

Menariknya, lonjakan drastis terjadi pada sektor pendukung pariwisata. Sektor akomodasi serta makan dan minum (Mamin) mencatatkan pertumbuhan hingga 45,0 persen. Disusul sektor persewaan yang melesat di angka 41,5 persen.

"Ini membuktikan sektor pariwisata kita telah pulih secara signifikan," ujar Samon.

Meski pariwisata melaju kencang, sektor administrasi pemerintah masih memegang peran sebagai tulang punggung utama.

Sektor ini berkontribusi 51,50 persen dari total penerimaan, setara Rp 1,61 triliun.

Dari sepuluh daerah di NTB, hanya empat wilayah yang mampu tumbuh positif, enam lainnya mengalami kontraksi.

Lombok Tengah menjadi bintang di tahun 2025 dengan lonjakan pertumbuhan 41,62 persen dan total realisasi Rp 339,86 miliar.

Kota Mataram menjadi penyumbang senilai Rp 1,345 triliun, meski secara persentase mengalami kontraksi tipis 0,81 persen.

Lombok Utara dan Kota Bima menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan masing-masing 13,44 persen dan 8,40 persen.

Di sisi lain, Kabupaten Bima mencatat rapor merah terdalam dengan kontraksi hingga 24 persen.

Penurunan kinerja juga membayangi Kabupaten Sumbawa, minus 11,22 persen, Lombok Timur minus 5,71 persen, dan Lombok Barat minus 4,65 persen.

Dari sisi jenis pajak, PPN Dalam Negeri masih menjadi kontributor utama dengan porsi 33,58 persen atau Rp 1,05 triliun.

Posisi kedua ditempati oleh PPh Pasal 21 yang menyumbang Rp 580,5 miliar atau 18,51 persen.

Namun, kejutan terjadi pada pos PPnBM Dalam Negeri yang meroket hingga 408,6 persen serta PPN Impor yang tumbuh 207,3 persen.

Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas konsumsi barang mewah dan arus barang masuk yang cukup masif di NTB.

Untuk para Wajib Pajak (WP), kontribusi terbesar datang dari kelompok sektor pegawai sebanyak 7.521 WP aktif dan sektor perdagangan sebanyak 6.483 WP aktif.

"Kepatuhan ini adalah modal utama pembangunan daerah," pungkasnya.

Advertisement
Editor : Jelo J
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur mengakui target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak MBLB tahun ini sulit tercapai

Beli Layanan Digital dari Luar Negeri Kini Dikenai Pajak Digital

Beli Layanan Digital dari Luar Negeri Kini Dikenai Pajak Digital

Mulai dari berlangganan layanan streaming, membeli perangkat lunak, hingga menggunakan layanan komputasi awan, jadi bagian objek pajak digit

Pemerintah Bakal Tarik Pajak Digital Mulai 9 November, Sasar Bank hingga E-Commerce

Pemerintah Bakal Tarik Pajak Digital Mulai 9 November, Sasar Bank hingga E-Commerce

Pemerintah targetkan Rp1.500 triliun dari pajak ekonomi digital mulai 2026. Hashim Djojohadikusumo sebut ekonomi bayangan capai Rp10.000 T.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer