LombokPost – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram memberikan sinyal lampu hijau bagi sekolah atau penerima manfaat yang merasa tidak puas dengan layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika kualitas makanan yang didistribusikan terus bermasalah atau tidak layak, sekolah memiliki ruang untuk mendokumentasikan keluhan dan mengajukan perpindahan ke dapur lain.
“Kalau masyarakat atau pihak sekolah merasa tidak mau lagi menjadi bagian dari dapur tersebut karena kualitasnya, saya kira bisa saja. Silakan didokumentasikan keberatannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan.
Emirald mengungkapkan, pihaknya sangat terbuka menerima segala bentuk laporan terkait kendala kesehatan maupun teknis dalam pelaksanaan MBG.
“Namun, keputusan final untuk pindah atau mengganti dapur itu ada di BGN sebagai pemilik kewenangan,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan fungsi Dikes saat ini adalah melakukan pengawasan pada aspek Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) yang mencakup proses dan sarana prasarana di dapur produksi. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 40-an dapur atau SPPG yang beroperasi di wilayah Kota Mataram.
“Tapi, SLHS tidak berkaitan dengan produknya tetapi proses-prosesnya dan sarana-prasarana yang ada di sana. Makanya kita harus melihat tidak bisa tutup mata istilahnya kacamata kuda melihat kasus, karena SLAS tidak seperti itu,” jelasnya.
Dikes mengakui telah menerima berbagai laporan mengenai dinamika program ini, terutama selama bulan suci Ramadan di mana skema pemberian makanan yang berubah. Perubahan jadwal ini diakui memicu potensi penurunan kualitas jika tidak dikelola dengan manajemen yang ketat.
Terkait temuan kasus makanan yang diduga tidak layak, Emirald menyatakan telah berkoordinasi secara intensif dengan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN dan SPPG terkait. Meski komunikasi sejauh ini masih bersifat koordinatif melalui grup WhatsApp, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah lebih tegas jika pelanggaran terjadi secara berulang dan fatal.
“Kami siap membahas itu dengan BGN. Jika memang tingkat fatalitasnya tinggi dan terus berulang, kami siap memberikan rekomendasi untuk ditutup sementara sampai kualitasnya benar-benar bagus,”tegasnya.
Namun, ia menggarisbawahi, hingga saat ini Dikes belum mengeluarkan rekomendasi penutupan secara tertulis. Hal itu dikarenakan pihak pengelola dapur dinilai masih kooperatif dalam melakukan perbaikan setiap kali mendapatkan teguran atau evaluasi di lapangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
