Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Ornamen Lokal dan Mitigasi Banjir Jadi Catatan Bale Mentaram 

Sanchia Vaneka • Minggu, 11 Januari 2026 | 09:31 WIB

  

Tampak depan Gedung Kantor Wali Kota Baru di kawasan Jempong, Kota Mataram.
Tampak depan Gedung Kantor Wali Kota Baru di kawasan Jempong, Kota Mataram.

LombokPost – Komisi III DPRD Kota Mataram melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru di wilayah Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kamis (8/1).

Peninjauan ini bertujuan memastikan realisasi fisik proyek tahap pertama berjalan maksimal dan sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rachman menyatakan, secara umum progres fisik bangunan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Namun, ia memberikan sejumlah catatan kritis yang harus menjadi atensi Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, terutama menyangkut detail teknis dan identitas visual bangunan.

 “Wilayah ini rawan banjir. Kami menemukan ada genangan di rooftop, ini harus segera ditangani agar saat operasional nanti tidak ada masalah teknis yang mengganggu kenyamanan. Mitigasi resapan air harus benar-benar maksimal,” kata Abd. Rachman. 

Baca Juga: Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Sabet Anugerah Kebudayaan PWI 2026, Singkirkan Puluhan Kepala Daerah!

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah masalah drainase.

Mengingat wilayah Jempong merupakan zona rawan banjir dengan karakteristik resapan air yang rendah, Rachman meminta dinas terkait melakukan perbaikan pada area rooftop yang masih ditemukan genangan.

Rachman juga mengatakan, desain bangunan saat ini yang dinilai terlalu modern dan meninggalkan konsep kearifan lokal.

Ia mengingatkan kembali instruksi kepemimpinan sebelumnya bahwa setiap bangunan monumental di Mataram harus menyisipkan simbol lokal, seperti lumbung.

“Kami sudah pertanyakan ke Dinas PUPR. Realisasi saat ini berbeda jauh dengan master plan awal yang mengekspos kearifan lokal. Kami menyarankan agar pada tahap lanjutan, baik di gerbang masuk atau area depan, dimasukkan ornamen lumbung sebagai simbol identitas daerah," imbuhnya.

 Mengenai aksesibilitas, Komisi III mewanti-wanti potensi kemacetan di Jalan Gajah Mada yang merupakan jalur krodit pada jam kerja.

Berdasarkan koordinasi dengan Dinas PUPR, skema lalu lintas akan diatur sedemikian rupa agar tidak membebani jalur utama.

"Gerbang depan Jalan Gajah Mada nantinya terbatas untuk tamu tertentu. Untuk pegawai dan umum, diarahkan melalui akses Jalan Dr Soedjono melalui jembatan penghubung yang sedang dibangun di dekat perpustakaan. Ini penting agar kehadiran kantor baru tidak justru memperparah kemacetan,” jelasnya.

Proyek yang dibangun dengan skema multi-years ini ditargetkan tuntas dalam tiga tahap.

Rachman berharap pengerjaan tahap berikutnya dapat dipercepat tanpa mengurangi kualitas, sehingga fungsi pelayanan publik di kantor baru ini bisa segera dinikmati masyarakat Mataram.

Editor : Kimda Farida
#Pupr kota mataram #Kantor Wali Kota Mataram #Mataram #mohan