LombokPost — Dinas Pertanian Kota Mataram masih melakukan pendataan dan perhitungan awal terkait potensi kerugian pertanian akibat cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Lalu Jauhari, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan terkini dari lapangan. Khususnya terkait kemungkinan kerusakan tanaman padi yang terdampak hujan lebat disertai angin.
“Kami masih menunggu laporan lengkap dari petugas dan kelompok tani, terutama yang berkaitan dengan dampak angin terhadap tanaman padi,” ujarnya, Kamis (22/1).
Baca Juga: Sambil Tunggu PKH dan BPNT 2026 Cair, KPM Bisa Nikmati 3 Bansos Ini, Nominalnya hingga Rp 1,8 Juta
Ia menjelaskan, sejauh pemantauan sementara, belum ditemukan laporan kerusakan berat. Namun, di beberapa titik, terutama kawasan persawahan di wilayah Jempong bagian selatan, sempat ditemukan tanaman padi yang rebah atau tumbang.
“Dampak di persawahan itu lebih banyak disebabkan genangan air bercampur kotoran dari saluran, bukan murni karena angin kencang. Setelah saluran air lancar, kondisinya berangsur membaik,” jelasnya.
Menurutnya, hujan lebat sempat membawa sampah dan kotoran masuk ke saluran drainase yang bermuara ke area persawahan. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap sementara dan mengenai tanaman padi milik warga.
Baca Juga: Ratusan Warga Terdampak Gelombang Tinggi Laut, Pemkot Mataram Turun Tangan
Namun demikian, ia menegaskan selama fungsi saluran air tetap berjalan dan tidak terjadi genangan berkepanjangan, dampak terhadap produktivitas pertanian masih relatif terbatas. “Alhamdulillah belum ada laporan sawah gagal panen atau rusak berat. Yang ada sifatnya masih visual, padi terlihat rebah,” katanya.
Meski demikian, Dinas Pertanian tetap mewaspadai potensi kerugian lanjutan apabila cuaca ekstrem berlanjut. Terutama jika disertai angin kencang yang dapat merusak batang padi menjelang masa panen.
Terkait perlindungan petani, Jauhari mengakui asuransi pertanian belum berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah status kepemilikan lahan yang sebagian besar merupakan lahan garapan atau sewa.
“Banyak petani kita itu penggarap, bukan pemilik lahan. Ini menyulitkan ketika bicara asuransi, karena muncul pertanyaan siapa yang diasuransikan, lahannya atau hasil tanamannya,” jelasnya.
Selain persoalan administrasi, faktor biaya dan pengalaman klaim yang dianggap rumit membuat minat petani terhadap asuransi pertanian masih rendah. Banyak petani memilih menanggung risiko sendiri dibanding membayar premi yang dinilai belum sebanding dengan manfaat.
“Ini masih jadi pekerjaan rumah bersama. Kita tetap dorong edukasi, tapi juga perlu skema perlindungan yang lebih sederhana dan realistis bagi petani,” pungkasnya.
Baca Juga: Jalan Dr Sujono Mataram Tergenang Lagi, Dewan Gufron: Bertahun-tahun Tanpa Solusi Konkret!
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin