LombokPost — Kota Mataram ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Penetapan ini menempatkan Mataram di garda depan transformasi sistem perlindungan sosial nasional, dengan target besar: mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.
Kepastian tersebut mengemuka usai Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, menghadiri sosialisasi piloting digitalisasi bansos dan peran pemerintah daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Forum itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan diikuti 40 kabupaten/kota terpilih dari seluruh Indonesia.
Ribka Haluk menegaskan, perluasan piloting digitalisasi bansos merupakan langkah strategis pemerintah meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bantuan. “Kami harapkan dukungan penuh kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujarnya, Selasa (3/2).
Menurut Ribka, kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita keenam, yakni pemberantasan kemiskinan. Program ini merupakan tindak lanjut keberhasilan uji coba digitalisasi bansos yang lebih dulu berjalan di Kabupaten Banyuwangi sejak 2025.
Pemerintah pusat berharap daerah perintis tersebut dapat berbagi pengalaman dan praktik baik kepada daerah lain yang kini mulai menerapkan sistem serupa. Dalam mekanisme baru yang akan diuji coba, masyarakat dapat mengakses portal digital perlindungan sosial untuk mendaftar bansos secara mandiri atau dengan pendampingan.
Portal ini juga memfasilitasi pemutakhiran data, mekanisme sanggah, hingga penyaluran bantuan melalui sistem pembayaran digital. Pendekatan berpusat pada warga tersebut diyakini mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus mempercepat proses distribusi.
Dalam sesi paparan, Ribka Haluk juga menekankan digitalisasi bansos sekaligus menjadikan Sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial secara nasional. Data kependudukan dari Dukcapil berperan sebagai fondasi melalui penerapan single data dan single identity number. “Masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran bansos secara nasional, termasuk inclusion error dan exclusion error, yang berdampak pada efektivitas anggaran negara,” kata Ribka.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, menjelaskan penentuan wilayah piloting didasarkan pada sejumlah kriteria. Mulai dari kesiapan daerah, komitmen kepala daerah, kesiapan infrastruktur digital, hingga dukungan perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Polda NTB Tangkap Kasatresnarkoba Polres Bima Kota, Ini Kasusnya!
“Selain aspek teknologi, transformasi ini juga membutuhkan manajemen komunikasi dan manajemen perubahan yang kuat,” tegas Cahyono.
Bagi Kota Mataram, terpilihnya sebagai pilot project dinilai sangat relevan dengan kondisi daerah. Saat ini, angka kemiskinan di Mataram tercatat sebesar 7,15 persen, sementara kemiskinan ekstrem berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.938 jiwa.
Dengan digitalisasi bansos, pemerintah kota berharap kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol pada 2029. Wali Kota Mohan Roliskana menilai, persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan selama ini terletak pada validitas dan akurasi data.
“Semua harus dimulai dari data yang akurat. Selama masalah ini belum tuntas, apa pun intervensi yang dilakukan di daerah tidak akan menghapus kemiskinan, bahkan justru bisa menimbulkan masalah sosial baru,” tegasnya.
Baca Juga: Polda NTB Borong Penghargaan Kinerja Anggaran, Satker Ini Sukses Jadi yang Terbaik
Menindaklanjuti penetapan sebagai kota percontohan, Mohan menyatakan siap membentuk satuan tugas khusus sebagaimana arahan Wamendagri. Satgas ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program, sekaligus mengawal integrasi dan pembaruan data secara rutin bersama kelurahan.
“Kota Mataram berkomitmen meningkatkan akurasi data kependudukan melalui integrasi data rutin dan pembaruan data lapangan. Digitalisasi bansos diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, mempermudah mekanisme sanggah, serta meningkatkan keadilan distribusi bantuan,” ujar Mohan.
Dengan posisi sebagai pilot project nasional, Mataram kini memikul peran ganda: mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayahnya sendiri sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam membangun sistem bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dukungan serupa disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia memastikan digitalisasi bansos akan memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran bantuan sekaligus mengurangi potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan penetapan penerima.
Baca Juga: Segera Gelar Muscab, Muzihir Minta DPC yang Tak Akui Kepengurusan DPW Keluar dari PPP
Kementerian Sosial mencatat, mekanisme digital memungkinkan partisipasi langsung masyarakat melalui fitur sanggah dan berbagai kanal, seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center, hingga layanan pesan singkat.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pelaksanaan digitalisasi bansos akan dimulai pada bulan ini dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. “Program ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin