Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NU dan Muhammadiyah Minta DPR Peka dengan Tuntutan Demonstran

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi meminta DPR untuk peka dan responsif dengan tuntutan para demonstran.
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi meminta DPR untuk peka dan responsif dengan tuntutan para demonstran.

LombokPost – Dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah merasa prihatin dengan demonstrasi massa yang berubah menjadi huru-hara.


Advertisement

Aksi anarkis terjadi di sejumlah kota besar. Selain di Jakarta, aksi massa juga ricuh di Surabaya, Bandung, termasuk di Kota Mataram.

Sabtu siang (30/8) massa membakar kantor DPRD NTB. Massa juga menjarah sejumlah inventaris kantor dewan. 

"Tentu kami sangat prihatin dengan kondisi ini," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi dalam keterangan tertulis kepada Lombok Post.

Advertisement

PBNU meminta semua pihak dapat menahan diri agar demo anarkis tidak meluas. Termasuk korban jiwa lagi.

Jangan sampai ada korban jiwa setelah tewasnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan, 21 tahun, akibat dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob, di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8) malam.

"Harus ada penanganan lebih cepat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan konflik horizontal yang lebih luas," kata Fahrur.

Advertisement

PBNU mendukung Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang dipimpinnya untuk segara mengambil kebijakan strategis. Ini penting agar masyarakat kembali tenang. 

Di sisi lain, anggota DPR, imbuh dia, hendaknya peka terhadap tuntutan masyarakat. PBNU meminta dewan untuk merespon tuntutan para pendemo.

Suara rakyat harus didengar dan diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena tidak ada manfaatnya bersitegang dengan rakyat.

"Karena ini amanah konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh wakil rakyat," pungkas Fahrur.

Pemuda Muhammadiyah menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis warga.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendorong dialog damai antarsemua komponen masyarakat.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendorong dialog damai antarsemua komponen masyarakat.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendorong aksi dilaksanakan dengan damai tanpa kekerasan oleh pihak manapun. 

Di sisi lain, polisi diminta memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa. Agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik.

"Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Pemuda Muhammadiyah mengingatkan DPR untuk lebih sungguh-sungguh mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang
melatarbelakangi demonstrasi ini.

Mereka menilai aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan. Apalagi, jangan sampai kebijakan dewan menambah jarak antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Termasuk isu soal kenaikan tunjangan dewan.

"DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata," tegas Dzulfikar.

Lebih jauh, Pemuda Muhammadiyah mendorong dialog damai semua elemen bangsa.

Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif.

Hanya dengan mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

"Kami menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah. Termasuk di level pemerintah daerah dan DPRD," pungkasnya. (mar/r2)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Temui Presiden Prabowo, Wapes Gibran Berniat Ajukan Pengunduran Diri

Temui Presiden Prabowo, Wapes Gibran Berniat Ajukan Pengunduran Diri

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik ijazah dan tekanan politik.

Presiden Prabowo Saja Disadap, Pigai Prihatin Nasib Privasi Warga

Presiden Prabowo Saja Disadap, Pigai Prihatin Nasib Privasi Warga

Menteri HAM Natalius Pigai mengecam keras dugaan penyadapan ilegal oleh petinggi Polri. Ia menilai praktik ini mengancam privasi dan HAM.

Sadap HP Presiden Prabowo, Listyo Sigit Cs Dijerat Pasal Berlapis

Sadap HP Presiden Prabowo, Listyo Sigit Cs Dijerat Pasal Berlapis

Polri menegaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya dikenakan pasal berlapis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer