LombokPost - Dalam beberapa pekan terakhir, bencana hidrometeorologi menerjang sejumlah wilayah di Bumi Gora. Untuk penanganan bencana, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran di pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni 2026 di angka Rp 15 miliar.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi mengklaim alokasi dana sebesar itu cukup ideal untuk mengatasi berbagai dinamika bencana yang terjadi di wilayah NTB. “Itu sudah cukup untuk sekarang,” ujarnya.
Dirinya juga mengklaim, anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk BTT mengalami peningkatan signifikkan, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekarang sudah cukup besar,” tegasnya.
Anggaran tersebut menjadi modal penting bagi BPBD NTB, dalam merespons cepat kejadian bencana. Kendati demikian, penanganan darurat bencana bukanlah tanggung jawab tunggal oleh pemprov semata.
Upaya mitigasi dan respons cepat juga harus dilakukan oleh lintas sektor, artinya sinergi dari berbagai pihak.
Upaya ini turut melibatkan pemerintah pusat, hingga pemerintah kota dan kabupaten yang merupakan ujung tombak di lapangan.
Keterlibatan multipihak ini sangat krusial, terutama ketika bencana menimbulkan kerusakan infrastruktur vital yang membutuhkan penanganan segera. “Kita kolaborasi,” kata Ahmadi.
Komitmen penggunaan anggaran BTT untuk penanganan infrastruktur terdampak bencana, sudah mulai terlihat dalam respons cepat di lapangan.
Ahmadi menceritakan BPBD NTB baru saja menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi jalan dan jembatan yang terputus di Dusun Prajak, Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa.
Bersama tim, ia meninjau langsung tiga titik lokasi jalan dan jembatan yang putus akibat tingginya intensitas hujan yang memicu bencana cuaca ekstrem.
Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengukur dimensi kerusakan sebagai langkah awal penyusunan rencana penanganan.
“Ini kita lakukan sebagai bentuk tindak lanjut langsung, terhadap usulan penanganan yang mendesak,” ujarnya.
Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi arus logistik dan aktivitas ekonomi di Dusun Prajak.
Pemprov NTB memastikan proses perbaikan akan segera dilakukan dengan memanfaatkan anggaran BTT.
Pihaknya bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait tengah mempersiapkan langkah-langkah teknis agar rehabilitasi dapat berlangsung cepat tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
“Sumber pendanaan utama untuk perbaikan darurat ini akan menggunakan anggaran BTT yang telah disiapkan,” jelas dia.
Sementara itu, untuk kasus jalur terputus yang lebih besar dan bersifat strategis, seperti jalan dan jembatan di Doroncanga menuju Calabai, Kecamatan Pekat, Dompu, penanganannya berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam penanganan bencana dan infrastruktur di wilayah NTB,” tandasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Muhammad Jamhur menegaskan Pemprov NTB harus memastikan kesiapsiagaan fiskal. Sehingga saat bencana terjadi anggaran kedaruratan sudah siap siaga. Hal ini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
