Pemprov NTB Fokuskan Program Pembangunan Pro Rakyat  Targetkan 2029, NTB Bebas Kemiskinan Ekstrem

LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus fokus untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan ekstrem.

Bahkan di usia ke-67 tahun pada 17 Desember 2025 mendatang, NTB masih termasuk dalam 12 provinsi termiskin di Indonesia.

Untuk bisa keluar dari dua persoalan tersebut, Pemprov NTB membuat berbagai kebijakan atau program pembangunan yang pro rakyat.

“Visi besar pemerintah provinsi (pemprov) yakni membawa NTB keluar dari berbagai persoalan melalui program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri Cilok Fest Sembalun, Minggu (7/12).

Sejumlah program pembangunan pro rakyat yang dilakukan Pemprov NTB sudah mulai terlihat hasilnya. Salah satunya perbaikan infrastruktur jalan Pohgading-Dasan Geres di Lombok Timur yang telah rusak selama 11 tahun. 

“Alhamdulillah dalam hitungan hari jalan itu akan di-launching dalam kondisi baik dan aman dengan penerangan yang memadai,” katanya.

Selain sektor infrastruktur, Gubernur Miq Iqbal juga menjelaskan program Desa Berdaya. Program pro rakyat ini menargetkan penyaluran anggaran Rp 300–500 juta untuk setiap desa. Terutama bagi 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dari 1.166 desa dan kelurahan di NTB.

“Program ini menjadi suatu strategi utama mencapai target NTB bebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2029,” katanya.

Begitu juga dengan perbaikan tata kelola Bank NTB yang lebih pro rakyat. Setelah mengalami pembatasan penyaluran kredit selama beberapa tahun, Bank NTB kini kembali diizinkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

“Mulai tahun depan, Bank NTB fokus membantu UMKM dan usaha mikro. Bunganya disubsidi oleh pemerintah provinsi,” katanya.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan seluruh kebijakan pemerintah provinsi harus berpihak kepada rakyat. Jangan lagi ada model birokrasi yang sibuk mengurus dirinya sendiri. Birpkrasi pemerintahan harus hadir di tengah persoalan masyarakat.

“Semua kebijakan harus dimulai dari kebutuhan rakyat (pro rakyat). Kita ingin pejabat-pejabat NTB menghabiskan waktunya memikirkan rakyat, bukan kepentingan pribadi,” katanya.

Gubernur Miq Iqbal juga meminta dukungan partisipatif masyarakat untuk mengawal perubahan yang sedang dijalankan. “Gangguan pasti ada, tetapi dengan niat baik dan dukungan masyarakat, insya Allah semuanya dapat kita hadapi,” katanya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi mengatakan, Program Desa Berdaya bukan sekadar proyek. Tetapi kanal sinergi lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa.

Dengan dukungan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi kuat menuju NTB tanpa kemiskinan ekstrem dan desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial.

Yusron Hadi menambahkan, Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemandirian pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Berdaya dikembangkan melalui pendekatan tematik yang mencakup 1.166 desa yang fokus pada penguatan potensi masing-masing. Seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan.

Sedangkan pendekatan transformatif menyasar 106 desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak. Pada 2026 sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. (lil/r3)