Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mutasi Pejabat, Mantan Dirut RSUD Provinsi NTB Ditugaskan Gubernur Dongkrak PAD lewat Bapenda

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Kepala Bapenda NTB dr Lalu Herman Mahaputra.
Kepala Bapenda NTB dr Lalu Herman Mahaputra.

LombokPost - Gebrakan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II, pada Jumat (9/1) menuai perhatian publik. 


Advertisement

Salah satu keputusan yang paling disorot adalah pelantikan dr Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB.

Sosok yang akrab disapa dr Jack ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Provinsi NTB. Penunjukannya memunculkan beragam respons, mengingat latar belakangnya yang lebih dikenal di sektor layanan kesehatan. 

Mengenai hal ini, dr Jack menegaskan dirinya siap menjawab tantangan baru, terutama dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

“Jadi PAD ini memang harus digaskan. Saya kan memang jago cari uang,” ujar dr Jack dengan nada optimistis.

Ia mencontohkan capaian selama memimpin RSUD NTB sebagai bukti konkret kemampuannya dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan. 

Di bawah komandonya, pendapatan RSUD NTB semula berada di kisaran Rp 12 miliar berhasil melonjak signifikan hingga puluhan miliar rupiah 

Advertisement

“Pengalaman di RSUD bisa dilihat sendiri. Pendapatan naik dari Rp 12 miliar sampai Rp 50 miliar,” ungkapnya.

Sebagai tahap permulaan, dr Jack memilih untuk melakukan pemetaan awal terhadap seluruh potensi pendapatan daerah yang ada sebelum menentukan sasaran.

“Target belum saya lihat dulu. Saya inventarisir dulu mana potensi-potensi PAD. Tapi kita harus berani bermimpi,” katanya.

Adapun perihal strategi peningkatan PAD, dr Jack menyebutkan pihaknya tidak akan langsung terpaku pada langkah-langkah konvensional seperti operasi gabungan (opgab). Menurutnya, tahap awal yang paling penting adalah mitigasi dan inventarisasi potensi secara menyeluruh.

“Saya belum tahu bagaimana nanti, saya akan mitigasi dulu. Kita inventarisir dulu, sekiranya ada potensi pendapatan yang bisa kita gas, ya kita gas. Di samping opgab tentu,” jelasnya.

Menanggapi fakta bahwa hampir setengah pemilik kendaraan di NTB masih menunggak pajak, dr Jack menyatakan akan terlebih dahulu meminta arahan dari Gubernur NTB sebelum mengambil langkah konkret.

“Untuk hal itu, kita minta arahan Pak Gubernur dulu seperti apa, baru nanti kita akan bekerja. Yang penting kita harus berlari,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, dr Jack menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan adaptif dalam mengoptimalkan PAD NTB, sejalan dengan arah kebijakan dan visi kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.

Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik menegaskan penugasan dr Jack, didasarkan pada pertimbangan objektif atas kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pengalaman tata kelola yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Mutasi dan penugasan pejabat struktural tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian latar belakang disiplin ilmu formal, melainkan melalui proses pendalaman kompetensi, evaluasi kinerja, dan wawancara langsung dengan pimpinan daerah.

“Pemprov NTB melihat kompetensi pejabat secara utuh. Kepemimpinan, integritas, pengalaman manajerial, serta kemampuan mengelola sistem dan organisasi menjadi pertimbangan utama dalam penugasan jabatan strategis,” terangnya.

Ia menambahkan, meskipun dr Jack dikenal luas berlatar belakang profesi kedokteran dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan rumah sakit, yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaku usaha serta pemimpin organisasi yang memahami tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pengambilan keputusan berbasis kinerja, dan pengembangan sistem yang berorientasi pada hasil.

Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tantangan Bapenda ke depan, terutama dalam mempercepat proses bisnis, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Pejabat Eselon II Berebut Kursi Kadis Dukcapil Kota Mataram

Tiga Pejabat Eselon II Berebut Kursi Kadis Dukcapil Kota Mataram

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai bergerak untuk mengisi kekosongan jabatan definitif Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (D

Pemkot Mataram Segera Evaluasi Jabatan

Pemkot Mataram Segera Evaluasi Jabatan

Fokus utama penataan ini menyasar pengisian sejumlah jabatan lowong pada level Eselon II dan Eselon III

Perda PDRD Berlaku, Pemprov NTB Bidik Tambahan Pendapatan Rp 1 Triliun

Perda PDRD Berlaku, Pemprov NTB Bidik Tambahan Pendapatan Rp 1 Triliun

Pemprov NTB mengejar Rp1 triliun pendapatan hingga akhir 2026 melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD, aset pariwisata, dan PKB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer