Kolaborasi Berlanjut, Teken PKS Bali–NTB–NTT Dijadwalkan Akhir Januari di Labuhan Bajo

“Kerja sama regional ini tetap di follow up,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Jamaluddin Malady, Kamis (22/1).

Penandatangan perjanjian kerja sama (PKS), semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025. Namun karena hal yang bersifat urgen di Pulau Dewata, Pemprov Bali meminta penundaan.

Sekarang setelah semuanya siap, penandatangan PKS KRBNN kembali dijadwalkan yang terpusat di Golomori, Labuan Bajo, NTT, pada 28 Januari mendatang. “Mudah-mudahan lancar,” harapnya.

Terkait PKS ini, Pemprov NTB terus melakukan koordinasi intensif dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Disnakeswan, dan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB.

“Keterlibatan OPD-OPD ini berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan NTB yang berfokus pada triple agenda pembangunan, yakni pariwisata, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tegas Jamal.

BUMD seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga akan dilibatkan secara aktif. Menurutnya, pembangunan dan penguatan ekonomi daerah hanya dapat terwujud dengan keterlibatan nyata sektor swasta. 

Ia menekankan terjalinnya KRBNN bagi tiga pemerintah daerah (pemda), memiliki nilai strategis yang besar. Bagi NTB, Bali selama ini dikenal sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara. “Kalau Bali sudah membuka diri melalui kerja sama ini, maka potensi pariwisata NTB sangat besar,” katanya. 

Kerja sama tidak hanya menyasar sektor pariwisata, tetapi juga perdagangan dan distribusi komoditas unggulan antarwilayah. NTB, kata Jamal, memiliki keunggulan pada komoditas seperti ikan, udang, jagung, dan pakan ternak, yang dapat memasok kebutuhan hotel dan restoran di Bali.

Sebaliknya, kebutuhan NTB yang belum tercukupi, seperti ayam dan telur, dapat dipenuhi dari Bali. “Pola saling melengkapi ini dinilai mampu memperkuat rantai pasok regional dan menekan biaya distribusi,” jelasnya.