LombokPost - PT Gerbang NTB Emas (GNE) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di awal bulan ini. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan perusahaan, dan salah satu hasilnya, penyusunan pengurus baru.
Untuk itu, Pemprov NTB mulai menyiapkan pembentukan panitia seleksi (pansel) direksi PT GNE berstatus definitif, bukan pelaksana tugas (Plt).
“Ini sedang kami siapkan,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB, Izzudin Mahili, Jumat (30/1).
Pembentukan pansel direksi PT GNE, harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Dirinya belum mau membeberkan rincian persyaratannya, namun memastikan proses seleksi dilakukan secara hati-hati, bukan tergesa-gesa.
Sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, jajaran direksi harus mampu mengelola perusahaan kedepannya, secara lebih profesional dan berorientasi pada kinerja bisnis yang sehat.
“Arahan Pak Gubernur jelas, pengelolaan BUMD harus berbasis profesionalisme,” ujar Izzudin.
Izzudin menjelaskan, Pemprov NTB sebagai pemegang saham pengendali (PSP) PT GNE memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik.
Karena itu, pelaksanaan pansel akan dikoordinasikan oleh Biro Perekonomian dan AP Setda NTB di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.
Terkait waktu pelaksanaan pansel, Izzudin menyebut proses tersebut diupayakan bisa dimulai dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan pada awal Februari.
Namun, kepastian jadwal masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Iqbal.
“Kalau soal waktunya, itu nanti Pak Gubernur yang menyampaikan. Prinsipnya kita siapkan secepatnya,” ujarnya.
Saat ini, struktur direksi PT GNE terdiri dari tiga posisi, yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Keuangan dan SDM.
Seluruh posisi tersebut akan diseleksi melalui mekanisme pansel. “Sekarang ada tiga direksi. Semuanya nanti melalui proses seleksi,” jelasnya.
Bahkan direksi lama pun dipersilakan mengikuti proses seleksi, selama memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan panitia, termasuk kualifikasi, kompetensi, dan aturan yang berlaku.
“Direksi lama tetap punya hak untuk ikut sepanjang memenuhi persyaratan,” jelas Izzudin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan Gubernur Iqbal menekankan agar PT GNE fokus pada unit-unit usaha yang memberikan keuntungan.
Pemerintah provinsi tidak ingin BUMD hanya menjadi beban, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
“Arahan Pak Gubernur sudah jelas, jangan sampai BUMD menjadi panggung gaduh. Fokus pada bisnis yang menguntungkan, yang kurang sehat harus dibuat sehat,” tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap PT GNE segera memiliki direksi definitif.
Hal ini penting agar korporasi bisa bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga manajemen yang baru nanti betul-betul bisa membawa GNE jauh lebih baik.
Ia juga berharap penyegaran maupun manajemen direksi periode 2026-2031 nanti akan membuat PT GNE semakin kompetitif dan produktif.
“Agar bisa lebih terasa dampaknya bukan hanya dalam menghasilkan dividen, tapi bisa menguatkan perekonomian masyarakat,” tegas Politisi PKS tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
