LombokPost — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi PPP.
Posisi Moh. Akri digantikan oleh Dr. Lalu Safii yang pada Pemilu Legislatif 2024 lalu memperoleh suara terbanyak urutan kedua. Usulan penggantian Akri pun sudah diajukan DPW ke DPRD NTB dan saat ini sedang proses konsultasi ke Kementerian Hukum RI.
Menanggapi keputusan tersebut Dr. Lalu Syafii menyatakan sikap tegaknya lurus terhadap instruksi dan kebijakan partai. Sebagai kader, ia menegaskan pentingnya loyalitas mutlak terhadap keputusan organisasi.
"Semuanya saya serahkan kepada kebijakan partai. Saya selaku kader harus loyal kepada keputusan partai. Apapun keputusan partai, samina wa ath'ana (kami dengar dan kami taat)," ujar Lalu Syafii.
Berdasarkan SK DPP PPP Nomor: 0732/SK/DPP/W/IX/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Muhamad Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris pada 2 Oktober 2026, pemberhentian Moh. Akri dilakukan karena yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan indisipliner serta perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan partai.
Baca Juga: Mentan Amran Sulaiman Copot 8 Pegawai Bapanas dan Bulog Akibat Skandal Beras SPHP
Akri dinilai tidak menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta keputusan partai yang sah.
Namun terkait proses administrasi PAW di lembaga legislatif, Lalu Syafii menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga DPRD NTB.
Mengingat proses di DPRD saat ini masih berjalan, ia memilih untuk bersikap sabar dan menunggu seluruh tahapan selesai sesuai aturan.
"Ya tentu kita berharap siapapun itu, pejabat pemerintahan harus menjalankan semua peraturan perundangan yang ada. Azas dan menjalankan semua aturan yang berlaku," tambahnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
