LombokPost - Sebanyak 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, dihentikan sementara operasionalnya.
Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani merincikan ada Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram masing-masing satu unit SPPG. Lombok Timur dan Bima masing-masing empat unit, Sumbawa dan Dompu juga masing-masing tiga unit.
“Berikutnya, Sumbawa Barat dan Lombok Utara masing-masing dua unit. Sementara Kota Bima nihil,” terangnya, Jumat (13/2).
Kewenangan untuk melakukan pemberian sanksi sepenuhnya berada di tangan BGN. Namun, rekomendasi terkait penghentian operasional SPPG biasanya berasal dari hasil temuan dan laporan di tingkat bawah.
Ia mengungkapkan penghentian operasional sementara SPPG dilakukan, menyusul temuan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari status kepemilikan, hingga kasus keracunan dan hal ini dianggap sangat serius dan tidak bisa ditoleransi.
Kendati demikian, SPPG yang diberhentikan sementara operasional, masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Keputusan SPPG akan diberhentikan permanen atau kembali diizinkan beroperasi, ditentukan setelah tim turun melakukan pengecekan, hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada BGN. “Biasanya kan tujuh hari evaluasi,” kata pria yang juga asisten 1 Setda NTB tersebut.
Di sisi lain, Satgas MBG NTB juga mencatat jumlah SPPG yang aktif saat ini mencapai 706 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 592 SPPG sudah aktif melayani, sedangkan 114 SPPG belum melayani.
“Total jumlah SPPG aktif saat ini 706, kemudian belum melayani 114, aktif melayani 592, berhenti melayani sementara tadi itu 21,” kata Fathul.
Ia menekankan, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, Fathul meminta seluruh pengelola SPPG tidak main-main.
Terutama dalam aspek keamanan pangan dan kualitas layanan kepada penerima manfaat MBG, adalah peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
“Terutama peserta didik dari usia TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Ini kan generasi muda kita yang harus dilayani dengan baik, siapkan gizinya dengan baik,” tandasnya.
Kepala Regional SPPG NTB Eko Prasetyo membenarkan 21 SPPG di wilayah Bumi Gora telah dihentikan sementara operasionalnya.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan BGN, demi menjamin kualitas layanan SPPG ke depan.
“Ini merupakan komitmen pengawasan dan evaluasi pelayanan pemenuhan gizi agar berjalan lebih optimal dan sesuai standar,” tegasnya.
Eko juga turut menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas insiden keracunan di sejumlah wilayah di NTB. “Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban,” ujarnya.
Ke depan, ini akan menjadi bahan evaluasi bagaimana pelaksanaan di masing-masing SPPG bisa lebih baik lagi.
Sebagai respons cepat atas insiden tersebut, pihaknya langsung mengambil langkah penghentian sementara operasional SPPG yang terkait untuk dilakukan investigasi menyeluruh.
“Langsung kita berhentikan sementara untuk dilakukan investigasi. Harus ada investigasi,” tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
