LombokPost-Pemprov NTB terus memantau pergerakan harga bahan pokok di tengah masyarakat, khususnya menjelang Ramadan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah kunjungan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, ke pasar induk Mandalika, Kota Mataram, untuk memastikan kondisi harga pangan terkini.
“Kunjungan Pak Gubernur ini terkait dengan monitoring harga untuk mengetahui kondisi harga terkini di pasar, di tengah-tengah masyarakat. Nantinya ini insya Allah akan menjadi bahan rapat evaluasi,” jelas Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) NTB Izzuddin Mahili, Selasa (10/2).
Baca Juga: Bulog Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil Hingga Idul Fitri 1447 H
Ia mengungkapkan, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara nasional, bahwa harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat di beberapa wilayah di NTB tercatat berada pada posisi tertinggi, di antaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hingga Lombok Utara.
Dalam pemantauan tersebut, komoditas yang menjadi perhatian utama adalah cabai, menyentuh harga lebih dari Rp 100 ribu per kilogram (kg) untuk cabai rawit merah dan keriting.
Menurut Izzuddin, cabai merupakan kebutuhan utama masyarakat Lombok, terlebih menjelang Ramadan. “Kalau orang Lombok itu sudah pasti bicara cabai, apalagi mau dekat puasa. Ujung-ujungnya cabai,” katanya.
Selain cabai, kenaikan harga juga mulai terjadi pada bawang merah dengan harga bisa menyentuh Rp 40 ribu per kg dan ikan. Untuk ikan, faktor cuaca menjadi penyebab utama karena nelayan jarang melaut sehingga pasokan berkurang. “Ikan juga mulai meningkat karena cuaca, jadi jarang turun melaut,” jelas dia.
Terkait dampak intervensi pemerintah melalui kunjungan pasar dan operasi pasar, Izzuddin menilai langkah tersebut cukup berpengaruh jika dilakukan secara rutin dan tepat sasaran.
“Kalau sering dilakukan tentu berpengaruh. Sasarannya juga harus tepat, terutama kabupaten-kabupaten yang IPH-nya tinggi. Itu yang harus diintervensi,” ujarnya.
Ia menambahkan, bentuk intervensi yang akan segera dilakukan meliputi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pemprov NTB telah meminta OPD teknis serta pemerintah kabupaten/kota untuk segera bergerak.
“Yang pertama tadi operasi pasar, gerakan pangan murah. Itu yang terlebih dahulu kita minta ke dinas-dinas teknis dan kabupaten-kota. Bahkan besok kita sudah coba lakukan rapat koordinasi TPID dengan 10 kabupaten/kota,” beber Izzuddin.
Komoditas yang menjadi sasaran merupakan bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai, bawang, dan telur, sementara harga beras masih relatif normal karena Bulog terus melakukan kegiatan distribusi.
Dari sisi ketersediaan, ia memastikan stok pangan di NTB masih dalam kondisi aman. Namun, tingginya permintaan menjelang Ramadan, turut memicu kenaikan harga. Selain itu, adanya distribusi komoditas ke luar daerah juga memengaruhi pasokan di dalam wilayah.
“Stok kita aman, cuma permintaan tinggi. Memang ada mekanisme pasar, di mana barang dijual ke daerah yang harganya lebih tinggi. Tapi ini tadi sudah disinggung Pak Gubernur,” jelasnya.
Pihaknya berharap akan ada surat imbauan dari Gubernur NTB, agar kebutuhan di dalam daerah dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum komoditas dijual keluar.
Namun demikian, Izzuddin menegaskan kewenangan pemerintah dalam mengatur distribusi tetap terbatas. Selama tidak ditemukan praktik penimbunan, maka mekanisme pasar tetap berjalan.
“Kecuali ada penimbunan, itu ada satgas yang bisa bertindak. Kalau di luar kewenangan kita, kembali ke mekanisme pasar,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa