LombokPost - Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai.
Padahal dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, WTP hanyalah salah satu instrumen pengukuran. WTP mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan apakah sebuah pemerintahan sedang bergerak ke arah yang benar.
Karena itu, pesan paling penting dari penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 sesungguhnya bukanlah keberhasilan NTB mempertahankan opini WTP untuk ke-15 kalinya.
Baca Juga: WTP Bukan Jaminan Bebas dari Fraud, BPK NTB Ingatkan Bahaya Temuan Berulang
Pesan yang jauh lebih bermakna justru datang dari pernyataan Ketua BPK RI Isma Yatun, yang secara khusus menyebut kehadirannya di NTB sebagai bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Bahkan BPK menilai komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia.
Pernyataan tersebut layak dicermati lebih dalam. Sebab apresiasi yang disampaikan BPK bukanlah pujian yang lahir dari persepsi atau penilaian subjektif.
Apresiasi itu lahir dari proses audit yang ketat, berbasis data, fakta, dan pengujian yang terukur. Dengan kata lain, yang sedang diakui BPK bukanlah citra yang dibangun, melainkan perubahan yang dapat dibuktikan.
Pertanyaannya, apa yang sesungguhnya diapresiasi? Jawabannya bukan karena NTB tidak memiliki masalah. Justru sebaliknya. Yang diapresiasi adalah kemampuan Pemerintah Provinsi NTB mengubah persoalan menjadi pembelajaran, dan pembelajaran menjadi perbaikan.
Dalam ilmu administrasi publik, kemampuan tersebut dikenal sebagai institutional learning atau pembelajaran kelembagaan. Organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Melainkan organisasi yang mampu belajar dari kesalahan dan memastikan kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Persoalan terbesar sebuah pemerintahan bukanlah kesalahan yang pernah terjadi, melainkan ketidakmampuan belajar dari kesalahan tersebut. Dalam konteks itulah apresiasi BPK menemukan maknanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
