Dewan Minta Program Makan Siang Gratis Dibiayai Pusat, Jangan Sampai Jadi Beban Daerah

LombokPost-Anggota DPRD NTB, Didi Sumardi mendukung program pemerintah Prabowo-Gibran yakni makan siang bergizi gratis.
Namun menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk program unggulan tersebut dapat dikucurkan langsung melalui pusat. Dalam artian tidak membebankan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Terkait pembiayaannya seharusnya bersumber dari APBN, dengan tidak mengurangi alokasi anggaran yang menjadi hak daerah. Sehingga tidak dibebankan kepada anggaran daerah melalui APBD nya,” kata anggota komisi V DPRD NTB kepada Lombok Post, Rabu (30/10).
Menurut Didi, program tersebut dapat membantu untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Utamanya SDM untuk peserta didik semua jenjang pendidikan.
“Pada akhirnya juga, akan meningkatkan kualitas capaian pendidikan secara umum,” terang politisi Golkar ini.
Di sisi lain, diharapkan program tersebut berdampak juga secara sosial dan ekonomi masyarakat. Mungkin bisa dengan pola pengadaan makan gratis tersebut menggandeng UKM setempat.
Baik sebagai pembuat makanan, hingga penyedia bahan pangan.
Sehingga akan memberikan manfaat turunan kepada masyarakat.
“Tantangannya adalah bagaimana menjaga atau menjamin kesinambungan dan keamanan ketersediaan dari berbagai ragam bahan-bahan pangan tersebut. Hal ini kuncinya tinggal bagaimana pola pembinaannya,” tambahnya.
Mengenai usulan makan siang gratis melalui transfer uang tunai kepada siswa Didi mengaku tak setuju.
Menurutnya pola ini sulit diawasi dan terutama menyangkut kepastian apakah program makan bergizi tepat sasaran.
“Karena nanti berpotensi beralih ke hal-hal yang tidak korelatif dengan tujuan dari program makan bergizi tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, mengenai penganggaran tersebut ada arahan dri pusat untuk meminta Pemda melakukan pembagian pembiayaan.
Berdasrkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Namun ini masih menjadi gambaran umum. Dengan masing-masing daerah mengalokasikan 2,5 persen PAD untuk program tersebut. (chi/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




