Waktu Tersisa 1,5 Bulan, Progres Infrastruktur Baru 60,2 Persen, Begini Sorotan DPRD NTB

LombokPost – Komisi IV DPRD NTB melakukan evaluasi terhadap sejumlah mitra kerja. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ironisnya, progres program masih terbilang minim dalam sisa waktu 1,5 bulan tahun anggaran 2025. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatakan secara umum kinerja anggaran PUPR hingga awal November ini menunjukkan capaian progres fisik sebesar 60,2 persen. Dengan realisasi keuangan 49,17 persen.

"Angka ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan fisik dan serapan anggaran," kata Sudirsah, Kamis (13/11). 

Disampaikan, kondisi itu disebabkan oleh proses administrasi dan pencairan pembayaran yang belum sepenuhnya tuntas.

Sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik masih menunggu pengesahan dan penerbitan dokumen pembayaran. Sehingga berdampak pada lambatnya pelaporan keuangan.

"Tapi kita hargai secara umum PUPR optimis seluruh kegiatan dapat dituntaskan hingga akhir Desember 2025," papar Sudirsah. 

Diketahui, Dinas PUPR NTB mengerjakan tiga bidang pokok pekerjaan. Yaitu bidang Sumber Daya Air (SDA), cipta karya dan bina marga. 

Pada bidang SDA, contohnya. Progres pelaksanaan kegiatan rata-rata telah mencapai 47 persen.

Sementara realisasi keuangannya baru sekitar 25 persen. Rendahnya serapan anggaran ini banyak dipengaruhi oleh keterlambatan tender dan adanya pergeseran dana sekitar 26,7 persen yang sempat menunda pelaksanaan beberapa proyek utama.

"Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) masih menjadi fokus, meski keterbatasan pagu anggaran menjadi kendala rutin yang terus berulang setiap tahun," jelas Sudirsah.

Diketahui, bidang SDA menargetkan percepatan penyelesaian fisik pada jaringan irigasi.

Kegiatan ini tersebar di wilayah barat dan timur daerah NTB. Ini untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan Provinsi NTB.  

"Dari laporan PUPR, sebagian besar kontrak telah berjalan dan diyakini mampu selesai sebelum tahun anggaran 2025 berakhir," ucapnya. 

Sementara itu, di bidang cipta karya, capaian kinerja menunjukkan variasi antar kegiatan.

Pembangunan distribusi sistem penyediaan air minum (SPAM) telah mencapai progres fisik 47 persen. Sedangkan jaringan perpipaan baru mencapai 56 persen dengan realisasi keuangan yang belum sebanding. 

Terakhir, bidang bina marga menjadi salah satu sektor dengan alokasi terbesar.

Khususnya pada proyek strategis Bypass Sporting Park segmen Sengkol–Bintabaya yang telah menyelesaikan tahapan studi kelayakan dan akan dilanjutkan ke tahap fisik dan pembaruan AMDAL pada tahun 2026.

Di luar itu, beberapa ruas jalan strategis menunjukkan capaian yang beragam. Ruas Bulean–Angsalan–Prombok telah mencapai 91 persen.

Ada juga Purwo–Sumpawang 71 persen, Jungpala Timur 51 persen, dan PSB Jungpala 64 persen. Namun, pada ruas Lunyuk–Bunyiuk, Kabupaten Sumbawa, ditemukan kendala teknis berupa pergeseran tanah hingga 30 sentimeter.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan jalan.

Meski demikian, proses pengukuran ulang dan perbaikan sudah dilakukan. Dan diharapkan pelaksana proyek agar dapat dirampungkan sesuai jadwal.

"Progres pekerjaan fisik jalan ini jadi perhatian utama kami. Apalagi saat ini sudah mulai hujan," pungkas politisi Gerindra itu.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Mulai Konco mengatakan secara umum kondisi ini menandakan perlunya peningkatan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Serta percepatan penyelesaian administrasi keuangan agar tidak terjadi penumpukan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

"Sehingga inilah pentingnya pelaksanaan proyek dikerjakan di awal tahun anggaran," tegas Konco, sapaan karibnya. 

Beberapa anggota dewan juga menyoroti banyaknya proyek tahun 2025 yang progresnya masih rendah. Yaitu di bawah 50 persen. Serta belum jelasnya capaian fisik di lapangan.

"Termasuk ruas jalan mana saja yang telah atau belum dikerjakan ini belum jelas," kata Konco.