DPRD NTB Pelototi Kelayakan Armada Kapal Jelang Libur Nataru

Baik di lintas Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano serta penyebarangan Lembar-Padangbai.

"Ini sangat penting karena ini sudah mendekati momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru," kata Muzihir, Minggu (7/12).

Disampaikan, kapal laut menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menyeberang antar pulau saat Natal dan Tahun Baru.

Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang. 

"Aspek keselamatan harus jadi perhatian utama," ujar Muzihir. 

Kelayakan moda transportasi kapal laut penting menjadi perhatian pemerintah. Dewan tidak ingin terjadi insiden.

Seperti kejadian kapal mati mesin di tengah laut yang di alami KMP Mutiara Alas rute Pelabuhan Kayangan-Poto Tano pada Kamis (20/11) terulang kembali.

"Tidak lama ini ada kejadian kapal mati mesin di tengah laut. Itu tidak boleh terjadi lagi di momen Nataru," tegas Muzihir.

Pemprov melalui Dishub NTB harus mengambil langkah konkret dalam menjamin kelayakan kapal penyebrangan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Yaitu aktif melakukan uji kelayakan atau ramp check secara ketat terhadap semua kapal yang beroperasi. Baik dari aspek mesin, fasilitas keselamatan, hingga kapasitas penumpang.

"Dan pemprov harus tegas. Kami minta hentikan operasional kapal yang tidak memenuhi standar dan memastikan tidak ada dispensasi terhadap kapal yang tidak layak operasi," tegas Ketua DPW PPP NTB itu.

Anggota DPRD NTB asal Sumbawa Abdul Rahim menyampaikan agar pemerintah memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan.

Termasuk sanksi pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.

"Masih banyak kapal tua yang berlayar sampai sekarang. Saya usulkan sebaiknya operasional mereka dihentikan karena membahayakan penumpang," ujar Bram, sapaan karibnya.