Para kader di daerah ramai-ramai menolak rencana bergabungnya mantan Menteri Koperasi itu.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus menjelaskan partai politik memiliki fungsi kaderisasi secara berkelanjutan.
Oleh karena itu idealnya manajemen partai politik modern adalah partai kader.
Sehingga rencana bergabungnya Budie Arie ke Gerindra bisa dimaknai dua hal.
"Pertama, jika betul Budi Arie masuk ke Gerindra ini akan berdampak pada tersingkirnya kader-kader yang sudah lama berjuang," ujar Agus.
Hal ini memperkuat tesis yang menyebutkan partai politik di Indonesia gagal melaksanakan fungsi kaderisasi dan digantikan oleh rasionalitas pragmatis jangka pendek.
Kedua, jelas dia, partai politik bukan pilihan yang aman untuk berkarir dalam politik.
Sebab kapan saja orang bisa tersingkir dan digantikan oleh sosok yang memiliki popularitas dan pengaruh.
Hal ini tentu berdampak pada kekecewaan sejumlah kader partai yang sudah lama membesarkan partai.
"Maka dalam kedua logika berpikir tersebut, saya bisa memahami penolakan dari kader Gerindra terhadap Budie Arie," paparnya.
Dr Agus juga menyoroti penolakan masif dari kader daerah soal motif mencari suaka politik. Menurutnya, spekulasi ini tidak bisa dihindari.
Sebab tren yang berkembang sejak 10 tahun terakhir ini adalah elit-elit politik yang "bermasalah hukum" seringkali meminta suaka kepada pemerintah yang berkuasa.
Dalam kasus Budi Arie, ia pernah dikaitkan dalam dugaan kasus judi online saat dia masih menjabat Menteri Komdigi.
Permasalahannya adalah apakah Gerindra akan bersedia menjadi "tukang cuci piring" terhadap masalah Budie Arie ini.
Dia menilai justru Ketua Umum Gerindra Prabowo sekaligus Presiden RI memiliki tekad kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Sehingga sepertinya berat bagi Budie Arie untuk bisa masuk Gerindra. Saya kira Prabowo akan menjaga komitmen politiknya untuk bersih-bersih pemerintahan," pungkas Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram itu.
Editor : Siti Aeny Maryam