LombokPost-Komisi II DPRD Lombok Tengah menyoroti mangkraknya gedung Pasar Seni Sengkerang yang ada di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur. Penyebabnya, gedung yang dibangun tanpa melihat pertimbangan pendukung lainnya.
“Seharusnya segala sesuatu yang hendak dibangun, dipikirkan juga pendukung-pendukungnya. Supaya jalan, jangan hanya sekadar dibuat, akhirnya tidak ada akses manfaatnya,” cetus Anggota Komisi II DPRD Loteng Syaiful Muslim pada Koran ini, Senin (18/8).
Ia pun menyayangkan, gedung yang dibuat dari anggaran pusat ini menjadi tidak bermanfaat. Sehingga muncul keinginan masyarakat mengalihfungsikan gedung menjadi bangunan rumah sakit.
Namun, jika pemerintah daerah tidak mengaminkan itu atau tetap menjadikannya pasar seni maka harus dilakukan upaya-upaya menghidupkan pasar seni. Komisi dua tentu ingin melihat gedung-gedung yang dibangun pusat ini hidup dan aktif, namun kalau lebih bermanfaat menjadi rumah sakit, kenapa tidak.
“Jangan cuma kita buatkan pasarnya tapi orang yang datang ke sana ini tidak ada, ada yang jualan tapi tidak tahu apa yang mau dijual,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Jika nantinya pasar seni ini mendapat lampu hijau menjadi rumah sakit dari pemerintah daerah, kata dia, maka perubahannya jangan setengah hati. Artinya, dukung segala fasilitas yang diperlukan. “Rencananya harus betul-betul mantap,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD loteng Ahmad Supli mengaku sudah pernah meninjau lokasi gedung pasar seni Sengkerang. Lokasinya dinilai sangat tidak strategis sebab berada di dalam, tidak di pinggir jalan.
“Ini bukti bahwa tidak disiapkan secara matang dan kemungkinan besar tidak ada analisa dampak lingkungannya,” katanya.
Jika kemudian muncul permintaan warga dari Praya Timur untuk mengalihfungsikan pasar seni menjadi rumah sakit, pihaknya sangat mendukung. Supli beralasan, permintaan ini menunjukkan kesehatan masih menjadi bagian masalah yang harus diselesaikan.
Meski demikian, permintaan ini harus dikaji mendalam mengenai tata letak, kelayakan, jarak tempuh sarana yang bisa dibangun dengan sarana yang sudah ada. “Keinginan masyarakat ini tentu kita tampung dulu,” ujar politisi PKS ini.
Wakil Bupati Loteng HM Nursiah menyebut, dalam membangun sebuah rumah sakit tidak bisa serta merta begitu saja. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti jarak tempuh rumah sakit yang minimal tiga kilometer.
“Aspirasi ini kan sah-sah saja, namun tetap juga kita ukur kewenangan dan kelayakan,” tutup politisi Golkar ini.
Editor : Siti Aeny Maryam