LombokPost-Puluhan petani dari Desa Jeropuri dan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB mengeluhkan praktik penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengecer berdalih harga tinggi tersebut dipicu kesepakatan kredit atau biaya angkut, bukan kenaikan harga pokok.
“Kami ingin pemerintah menindak tegas kios-kios nakal dengan mencabut izin, namun masalah ini tetap saja berulang karena faktor distribusi dan permintaan tinggi saat musim tanam,” ucap Ketua Lembaga Aliansi untuk Keadilan (LAUK) NTB Hamzanwadi di sela-sela hearing di kantor DPRD Lombok Tengah, Selasa (6/1).
Ia menduga adanya permainan harga yang merugikan petani. Pengecer disebut tidak akan mengeluarkan pupuk subsidi jika petani tidak mau menebus dengan harga yang ditentukan. Kondisi ini memicu petani melapor ke wakil rakyat di Gedung Jontlak.
“Berdasarkan HET harga pupuk itu Rp 1.800 per kilogram atau Rp 180 ribu per kuintal. Di tingkat pengecer harganya Rp 220 ribu hingga Rp 300 ribu per kuintal,” cetusnya.
Penjualan pupuk di atas HET di dua desa tersebut dilaporkan sudah berlangsung sepekan terakhir. Para petani berharap ada tindakan tegas dari legislatif maupun eksekutif agar harga pupuk subsidi kembali normal.
“Petani juga menuntut untuk putus mata rantai ke pengecer, penebusan pupuk cukuplah sampai di distributor saja. Kami juga sudah mencabut RDKK di pengecer,” jelas dia.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Loteng Syaiful Muslim menyatakan telah menerima aspirasi petani Praya Timur bersama LAUK NTB. “Bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan harga sesuai HET, telah disepakati beberapa poin,” ucapnya.
Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah pihak distributor akan menyalurkan langsung pupuk subsidi ke petani melalui pemerintah desa. Penyaluran ini tetap menghadirkan pengecer untuk keperluan dokumentasi.
“Tidak ada satu pun mekanisme yang dilanggar, hanya saja sedikit perubahan teknis lokasi penyaluran sehingga lebih transparan,” kata Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Loteng ini.
Syaiful menegaskan, petani sudah kehilangan kepercayaan untuk menebus pupuk di pengecer. “Dengan disalurkan ke kantor desa, mereka bisa mendapatkan harga pupuk subsidi yang sebenarnya. Karena pupuk itu tidak akan diberikan (oleh pengecer) jika tidak ditebus dengan harga sekian rupiah,” katanya.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Loteng Ahmad Zaenal menambahkan, penyaluran di kantor desa tetap mewajibkan pengecer hadir menyaksikan. “Sebab sistem penyaluran ini membutuhkan foto sebagai dokumentasi,” singkatnya.
Editor : Jelo Sangaji