Dinas Kesehatan Lombok Timur Perketat Pengawasan Dapur SPPG

“Kami akan berkoordinasi lebih baik lagi dengan SPPG di Lotim dalam proses pengawasan dan pembinaan,” terang Kepala Dinas Kesehatan Lotim Lalu Aries Fahrozi.

Puskesmas ditekankan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi bersama SPPG di wilayah masing-masing. Hal ini untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, Dikes Lotim berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penyediaan makanan siap saji atau kemasan, menyusul beberapa insiden sebelumnya.

“Itu yang coba kami lakukan saat ini untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan, seperti kasus keracunan, jangan sampai terulang lagi di kemudian hari,” tegasnya.

Pihaknya juga memastikan setiap dapur yang akan beroperasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan syarat operasional bagi SPPG maupun unit pengelola makanan siap saji lainnya.

Dikes juga melakukan pengambilan sampel secara acak setiap enam bulan sekali terhadap pengelola makanan dan SPPG. Langkah ini bertujuan memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar sehat dan aman.

“Kami ada program untuk melakukan sampling secara acak. Tidak hanya kepada SPPG, tetapi semua unit pengelola makanan,” katanya.

Aries berharap pengelola SPPG berinisiatif mengajukan pemeriksaan dapur ke Dikes secara rutin guna memastikan standar sanitasi tetap terjaga. Program pengawasan berkala ini telah masuk dalam agenda reguler Dinas Kesehatan Lotim.

Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Lotim M Juaini Taofik menyebutkan dari 213 SPPG yang beroperasi, baru 156 yang telah mengantongi SLHS dari Dinas Kesehatan. Ia mendorong seluruh SPPG segera memiliki sertifikat tersebut, terutama dapur yang baru akan beroperasi.

“Kita dorong semua SPPG harus punya sertifikat dulu baru bisa beroperasi. Mungkin yang lama-lama berjalan dan belum punya, itu juga kita dorong supaya mengurusnya,” tutupnya.