LombokPost – Kabar penangkapan seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait dugaan penyalahgunaan narkoba memicu reaksi keras dari masyarakat sipil.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai pukulan telak bagi marwah lembaga legislatif.
Mencuatnya kasus ini langsung diikuti dengan desakan agar dilakukan tes urine massal terhadap seluruh anggota DPRD KLU.
Ini sebagai bentuk transparansi dan upaya pemulihan kepercayaan publik.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan Gubernur LIRA NTB Zainudin.
Dia menyebut, tes urine menyeluruh terhadap anggota DPRD KLU merupakan langkah konkret.
Ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen pembersihan internal serta pengawasan berkelanjutan di tubuh lembaga legislatif.
Dia berharap agar tes urine dilakukan sesegera mungkin. Sehingga ada kejelasan sejauh mana pengunaan narkoba di kalangan wakil rakyat.
“Mekanismenya tentu ada. Ini penting agar publik yakin bahwa lembaga ini benar-benar bersih,” katanya.
Zainudin menambahkan, kasus ini sangat memprihatinkan.
Terlebih terjadi di tengah sorotan publik terhadap institusi penegak hukum yang juga tengah diuji oleh dugaan keterlibatan oknum aparat dalam perkara serupa.
Dia menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi dasar terkait kasus tersebut.
Setidaknya inisial dan asal partai politik oknum anggota DPRD yang diamankan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik.
Tak hanya itu, LIRA juga mendesak partai politik tempat oknum anggota DPRD tersebut bernaung agar bersikap tegas.
Jika terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba, partai diminta tidak ragu menjatuhkan sanksi berat hingga pemecatan. Jangan sampai ada pembiaran. "Jika terbukti, harus dipecat,” desak Zainudin.
Desakan serupa juga disampaikan oleh aktivis LSM yang lain Wirmaya Arnadi.
Ia menilai tes urine menyeluruh merupakan langkah yang adil dan objektif untuk memastikan integritas wakil rakyat.
“Benar atau tidak, semua anggota DPRD harus dites,” tegasnya.
Kasus ini dinilai menjadi preseden buruk bagi citra DPRD sebagai lembaga pemegang amanah konstitusi.
DPRD dituntut menjaga standar etik dan hukum yang tinggi agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
Editor : Prihadi Zoldic