LombokPost - DESEMBER lalu, approval rating atau peringkat persetujuan terhadap Donald Trump hanya 36 persen.
Sementara tingkat ketidaksetujuan terhadap cara dia memimpin Amerika Serikat (AS) mencapai 59 persen.
Sebulan sebelumnya, mengutip USA Today Senin (6/1), tingkat pengangguran di bawah Trump juga mencapai 4,6 persen.
Itu angka tertinggi sejak 2021, yang dipicu tak cuma karena minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga dampak pemutusan hubungan kerja yang menimpa 317 ribu tenaga kerja federal.
Utang nasional AS juga melonjak pada tahun pertama kepemimpinan periode kedua Trump. Dari USD 36,2 triliun menjadi USD 38,4 triliun atau naik hampir enam persen.
Dengan problem domestik seperti itu, tak heran jika Senator Bennie Sanders mengutuk tindakan Trump menginvasi Venezuela.
“Di saat 60 persen warga Amerika hidup pas-pasan dengan gaji mereka, di saat sistem asuransi kesehatan kita amburadul, di saat orang kesulitan mendapatkan tempat tinggal, dan di saat AI mengancam ribuan pekerjaan, sudah saatnya presiden fokus pada krisis yang mengancam negara ini dan mengakhiri avonturir militer di luar negeri,” ujar Sanders, seperti dikutip dari situs resmi Senat AS.
Melakukan aksi di luar negeri saat banyak masalah di dalam negeri atau ketika tingkat dukungan menurun rasanya telah menjadi “panasea” bagi para presiden Amerika Serikat. Seperti George W. Bush melakukannya di Iraq pada 2003 dan Barack Obama melakukannya di Libya pada 2011.
Setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, approval rating-nya langsung naik menjadi 42 persen menurut hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Senin (5/1).
Itu merupakan tingkat dukungan tertinggi sejak Oktober tahun lalu.
Jajak pendapat tersebut melibatkan 1.248 responden orang dewasa dan dilakukan secara daring pada 4–5 Januari, dengan margin kesalahan tiga persen.
Sebanyak 65 persen Republikan atau pendukung Partai Republik mendukung kebijakan yang dinilai banyak pihak barbar tersebut, berbanding 11 persen pendukung Demokrat dan 23 persen responden independen yang menolak.
Eskalasi Berkelanjutan
Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Probo Darono Yakti menganggap, tindakan AS di Venezuela bisa memicu risiko eskalasi politik berkepanjangan.
Ancaman Trump yang menyebut Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez bisa menerima konsekuensi lebih buruk dari Maduro juga merupakan bentuk gestur koersif yang menggabungkan tekanan psikologis dan strategis.
“Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ada hierarki kepatuhan, ikuti desain transisi yang kami kehendaki atau konsekuensinya meningkat,” katanya kepada Jawa Pos.
Dia menambahkan, efek domino dari krisis tersebut tak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga hubungan AS dengan negara-negara Amerika Latin.
Ancaman intervensi unilateral itu diprediksi akan mendorong negara-negara berkembang mencari poros baru untuk mengimbangi tekanan kekuatan besar.
Dalam perspektif hukum internasional, Probo menekankan pentingnya prinsip deeskalasi, legalitas, dan perlindungan warga sipil.
Dia menegaskan, mekanisme internasional seperti PBB seharusnya berperan aktif sebagai peace broker, bukan sekadar menonton atau diam terhadap intervensi sepihak.
“Jika intervensi ini dibiarkan, negara berkembang lain akan melihat kedaulatan sebagai sesuatu yang sangat kondisional, bergantung pada kepatuhan terhadap kekuatan besar,” ujarnya. (qia/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida