LombokPost-Bank Indonesia (BI) NTB telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk pengendalian inflasi NTB tahun 2024.
Mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan klaster pangan, operasi pasar, hingga optimalisasi dana BTT (Belanja Tidak Terduga)
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya mengatakan, pengendalian inflasi pada 2024 ini tetap dilakukan melalui strategi 4K.
Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Untuk keterjangkauan harga, BI NTB bersama Disdag Kota Mataram, dan Bulog NTB membuka Kios Bersama, lokasinya di Pasar Kebon Roek, Ampenan.
Masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.
Pihaknya juga akan mengintensifkan Operasi Pasar dan Stabilisasi Harga (OPSH) untuk komoditas strategis ketahanan pangan.
Prioritasnya digelar di pasar tradisional utama.
”Subsidi ongkos angkut diperluas, salah satunya untuk memfasilitasi ongkos angkut pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)” ujarnya.
Pihaknya juga melakukan monitoring dan sidak secara berkala terhadap harga komoditas strategis. Terutama seperti beras, telur ayam ras, aneka cabai, dan lainnya.
Terutama menjelang periode peak season (HBKN, periode libur).
BI juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mengadvokasi kestabilan harga angkutan udara.
Strategi untuk ketersediaan pangan, pihaknya berupaya melakukan peningkatan produktivitas beras melalui penggunaan bibit unggul.
Kemudian melakukan optimalisasi pemanfaatan pupuk organik untuk efisiensi biaya produksi.
Optimalisasi gerakan tanam cabai, khususnya pada lahan pemda yang belum dimanfaatkan. Seperti di daerah Lingsar dan Setiling. Pihaknya juga melakukan perluasan atau penambahan klaster pangan untuk komoditas cabai di Sumbawa.
”Kami juga mendorong hilirisasi komoditas pertanian khususnya komoditas cabai dan bawang merah,” sambungnya.
Untuk ketersediaan pangan, pihaknya juga melakukan optimalisasi Koperasi Amanah Syariah sebagai offtaker untuk komoditas pangan strategis.
Selain itu, juga mengoptimalkan pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) oleh Bulog.
”Kami juga melakukan penguatan Kerja sama Antar-Daerah (KAD) intra/antarwilayah, serta sinergi Bulog NTB dengan Bulog wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhan beras di dalam NTB,” jelasnya.
Strategi untuk kelancaran distribusi, dilakukan penguatan implementasi Pergub NTB Nomor 38 Tahun 2023.
Terkait Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah melalui pembentukan tim pengawasan di Pelabuhan Lembar.
”Mengoptimalkan BTT salah satunya untuk subsidi ongkos angkut,” katanya.
BI NTB juga mendorong penguatan Bulog sebagai hub logistik pangan strategis dan mengoptimalkan SPHP.
Pertamina dan Hiswana Migas juga dilibatkan dalam monitoring penyaluran bahan bakar subsidi.
”Kami juga memonitoring distribusi dan antisipasi kelangkaan pupuk pada musim tanam oleh Distan dan penyaluran pupuk bersubsidi,” terang Winda.
Untuk strategi komunikasi efektif, pihaknya melakukan edukasi melalui tiga stasiun radio, termasuk informasi mengenai pelaksanaan OPM.
Pihaknya juga berupaya meningkatkan literasi inflasi masyarakat dengan memperluas impelementasi Kampung Tanggap Inflasi.
”Salah satunya melalui perluasan gerakan tanam cabai bersama PKK di seluruh kelurahan Kota Mataram,” bebernya.
Lebih lanjut, BI NTB bersama pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif hingga level kecamatan, paska monitoring dan evaluasi IPH dilakukan secara mingguan oleh Kemendagri.
”Edukasi masyarakat mengenai imbauan berbelanja bijak dan diversifikasi pola konsumsi yang senantiasa digaungkan,” katanya.
Mengenai upaya pengendalian inflasi jangkah menengah dan panjang TPID, ada beberapa hal yang dijalankan.
Di antaranya, untuk produksi TPID mendorong perbaikan sistem budidaya dan intensifikasi lahan (peningkatan produktivitas).
Kemudian membangun infrastruktur produksi, memberi dukungan alsintan dan adopsi teknologi (digital farming) bagi para petani.
Untuk infrastruktur, dilakukan penguatan tata ruang terkait irigasi dalam rangka optimalisasi fungsi bendungan bagi pertanian.
Kemudian penguatan peran digitalisasi untuk distribusi dan perdagangan.
”Pemanfaatan gudang berbasis teknologi ozon sebagai gudang penyimpanan tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)” ujar perempuan berhijab ini.
Untuk kelembagaan, dilakukan percepatan pembentukan BUMD Pangan, termasuk di Kabupaten dan Kota.
Kemudian penguatan kelembagaan pertanian, penguatan basis data pertanian, dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.
”Juga dilakukan penguatan kapasitas pembiayaan petani,” tandasnya. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida