LombokPost - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menggelar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Di NTB, Beras medium berkualitas ini disalurkan Bulog seharga Rp 11 ribu per kilogram.
Penyaluran beras murah ini berjalan mulai Juli hingga Desember mendatang.
Program ini diklaim siap menjadi solusi di tengah tekanan harga beras di pasaran.
Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Bulog NTB Sri Muniarti menegaskan komitmennya, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh lapisan masyarakat.
Saat meninjau Pasar Pagutan, di Mataram, Minggu (13/7), Sri mengatakan NTB mendapatkan alokasi penyaluran beras SPHP sebesar 23.607 ton tahun ini.
"Penyaluran SPHP beras ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Bapanas Nomor 173 per 8 Juli 2025. Kami dari Bulog NTB siap menyalurkan jatah yang ditetapkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor," ujarnya.
Bulog NTB berencana menyalurkan beras murah ini menggunakan empat jalur utama.
Di antaranya, mitra Bulog di pasar, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kios pangan binaan pemerintah daerah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Tujuannya, agar tersebar merata hingga ke wilayah terpencil atau rawan inflasi pangan.
Perempuan berhijab ini menekankan, pendekatan multisaluran ini akan mempercepat penyaluran bantuan.
Sekaligus menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di pasar lokal.
"Keempat saluran ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya, khususnya di tengah tekanan harga beras yang mulai dirasakan publik," tegasnya.
Beras murah ini dihadirkan dalam kemasan lima kilogram.
Harganya Rp 55 ribu per kemasan atau Rp 11 ribu per kilogram.
Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 per kemasan.
Angka ini masih jauh lebih rendah dibanding harga beras medium di pasaran yang telah menembus Rp 13 ribu per kilogram.
Sehingga beras SPHP menjadi alternatif ekonomis bagi masyarakat.
"Dengan kondisi harga pasar saat ini, SPHP menjadi solusi ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," jelas Sri.
Terkait pengawasan penyaluran, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan, TNI/Polri, dan OPD terkait di kabupaten/kota.
Sri menegaskan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pengecer yang melanggar aturan.
"Kalau ada pengecer yang menjual di atas harga yang ditentukan, akan kita tindak tegas. Bisa peringatan hingga pemutusan kerjasama," tegasnya.
Untuk mencegah praktik curang, Bulog NTB melakukan verifikasi ulang dari nol terhadap semua pengecer yang bekerja sama.
"Kami harus pastikan bahwa hanya pengecer yang patuh dan kredibel yang boleh menyalurkan SPHP. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat," terangnya.
Penyaluran beras SPHP di NTB secara resmi telah dimulai sejak Sabtu pekan lalu.
Jumlah awal 1.707 ton yang didistribusikan ke berbagai titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Peran masyarakat sangat penting. Laporkan jika ada oknum pengecer nakal, atau jika anda menemukan harga beras SPHP yang tidak sesuai HET. Pengawasan publik akan memperkuat efektivitas program ini," tandasnya. (fer/r6)
Editor : Rury Anjas Andita