LombokPost-Aliansi Rakyat Pengawas Pemilihan Umum (Arwaslu) Lombok Barat (Lobar) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu Lobar.
Demo dilakukan karena ada beberapa kejanggalan yang ditemukan pihak Arwaslu saat proses perhitungan suara yang berlangsung beberapa hari ini.
“Penyelenggara melakukan kecurangan sebagai tim sukses, kami minta diproses secara hukum,” kata Kordum Arwaslu Lobar Asmuni Ray saat datang ke Kantor Bawaslu Lobar.
Terkait dengan pemilihan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Lobar terindikasi adanya kecurangan yang melibatkan dan diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu.
Seperti Panwascam dan PPK di Dapil I Gerung-Kuripan. Pihak Arwaslu menduga oknum-oknum penyelenggara ini merangkap sekaligus sebagai TIMSES salah satu Caleg.
Dengan menggunakan kewenangannya menyalurkan sejumlah anggaran yang diberikan oleh oknum salah satu caleg yang didistrubiskan keseluruh perangkatnya sampai ketingkat KPPS dan PTPS.
Tentu, ini dinilainya merusak mental penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi sejumlah Caleg lain di Dapil 1 Gerung Kuripan Kabupaten Lobar. Sehingga ia meminta untuk perlu ditindak tegas.
“Kami meminta kepada Bawaslu untuk segera memanggil, mengusut tuntas, dan memperoses hokum, serta memberhentikan oknum-okunum penyelenggara,” jelasnya.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah, menyebarnya hasil rekap C Hasil oleh oknum Partai Perindo Lobar dengan melampirkan hasil perolehan suara atau kursi DPRD Lobar.
Disusul dengan pertemuan 8 oknum Caleg yang secara tidak langsung menyatakan diri lolos duduk di kursi DPRD Lobar. Ini terindikasi kecurangan yang sistematis, massif dan terukur.
Seolah Partai Perindo Lobar merangkap sebagai penyelenggara, padahal C Hasil masih proses pleno ditingkat kecamatan.
“Ini gaduh di tengah masyarakat Lobar Dapil 1 dan diduga syarat konspirasi kepentingan dengan penyelenggara,” terangnya.
Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami mengatakan, ia sangat siap untuk dikritik.
Bahkan sangat menerima laporan-laporan penyelewengan yang terjadi di lapangan.
Namun yang disayangkan, pihak pendemo atau Arwaslu dallam hal ini tidak menyertakan dokumen bukti yang lengkap untuk melaporkan tuduhan tersebut.
“Misalnya kalau mereka menyampaikan laporan secara resmi tentu orang yang mereka sebut terlibat akan kami lakukan klarifikasi pemanggilan terhadap mereka yang dilaporkan,” kata Rizal.
Selanjutnya, ia menjelaskan jika Panwaslu Kecamatan terkait terbukti sesuai dengan yang dituduhkan.
Maka bukan lagi teguran yang diberikan, namun langsung pemecatan. Saat ini Bawaslu sangat menunggu laporan yang formal dan prosedural agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau masih lemah yang dibuktikan, paling kami hanya bisa melakukan teguran atau pembinaan kepada Panwascam,” ucapnya.
Ia menyampaikan, tidak perlu khawatir karena pihaknya tidak akan cawe-cawe atau sembunyi-sembunyi untuk melakukannya.
Hal ini pun akanterap disampaikan kepada pihak terkait yang dilaporkan tersebut.
Sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Lobar.
“Tolong sampaikan laporan secara administratif. Saya sayangkan tindakan intimidasi yang diberikan Panwaslu Kecamatan,” imbuhnya. (chi/r3)
Editor : Akbar Sirinawa