LombokPost - Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam tata kelola pemerintahan.
Menyusul mencuatnya kasus hukum yang menimpa salah satu anggota DPRD Lombok Barat, Ahmad Zaenuri, serta dua pejabat Dinas Sosial berinisial DD dan MZ, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) oleh Kejari Mataram.
Dalam sambutannya saat rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS dengan dewan dan OPD, Bupati LAZ menekankan bahwa peristiwa tersebut harus dijadikan alarm dan bahan introspeksi mendalam bagi seluruh elemen pemerintahan di Lombok Barat.
Ia menyebut kasus ini sebagai berita yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemangku kebijakan dan pelaksana program pemerintah.
“Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran, agar ke depan semua pihak jauh lebih berhati-hati dalam mengelola pemerintahan,” tegasnya di hadapan para pejabat daerah.
Bupati LAZ menyampaikan bahwa pembelajaran itu bukan hanya ditujukan kepada para anggota DPRD, melainkan juga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Menurutnya, OPD memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan program, sehingga diperlukan integritas dan kehati-hatian ekstra dalam menjalankan tugas.
Ia berharap kejadian yang menimpa rekan kerja mereka di DPRD serta dua pejabat Dinsos tersebut dapat menjadi pengingat kolektif agar tidak ada lagi kasus serupa terulang di kemudian hari.
“Harapan saya, ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Tidak hanya untuk lembaga legislatif, tetapi juga bagi seluruh jajaran eksekutif,” ujarnya.
Dalam suasana yang cukup hangat pesan yang ingin disampaikan Bupati LAZ tetap jelas, seluruh aparatur pemerintahan harus memperkuat integritas, memperbaiki pengawasan, serta memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai aturan demi menghindari jerat hukum yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Kasus ditangkapnya anggota DPRD Lobar dan dua pejabat Dinsos itu sendiri sudah menimbulkan keprihatinan publik.
Bupati LAZ menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menutup penyampaiannya, Bupati LAZ kembali menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
“Mari sama-sama kita jadikan ini sebagai pelajaran penting. Pemerintahan yang bersih tidak hanya menjadi slogan, tapi harus kita wujudkan melalui tindakan nyata,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita