LombokPost — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memastikan bahwa seluruh data atlet yang akan bertarung dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sudah rampung.
Data tersebut merupakan hasil proses klinis yang panjang sejak tahun 2025 melalui mekanisme internal berbasis sistem SILET, yang kemudian dikonversi sesuai regulasi berlaku.
"Awalnya data mengacu pada aturan domisili atlet. Namun, regulasi tersebut mengalami perubahan signifikan setelah adanya rapat koordinasi dengan KONI Provinsi NTB di awal tahun 2026," jelas Ketua KONI Lobar Abubakar Abdullah.
Aturan terbaru kini memperbolehkan setiap pemilik KTP NTB untuk mewakili daerah, mengingat ajang ini mengusung atmosfer layaknya PON.
Meski seluruh data komponen atlet, pelatih, hingga cabang olahraga (cabor) kini telah dikunci di dalam sistem Sporta KONI, pihak KONI Lobar menyayangkan satu kendala krusial.
Baca Juga: KONI Lobar Lindungi Atlet Pelatda dengan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
Memasuki bulan Juni yang menandai akhir triwulan kedua tahun ini, anggaran operasional guna mendukung persiapan para atlet dan pelatih justru belum bisa dicairkan oleh pemerintah daerah.
"Kami menyayangkan, sampai hari ini anggaran untuk mendukung operasional atlet, pelatih, dan persiapan Porprov belum bisa dicairkan. Apa alasannya? Padahal atlet dan pelatih sudah menyiapkan diri secara luar biasa, tetapi sampai sekarang belum ada dana yang diberikan," ujar Abubakar dengan nada kecewa.
Menanggapi isu yang beredar terkait adanya upaya pengambilalihan persiapan Porprov oleh Pemda, Abubakar menegaskan bahwa KONI memiliki mekanisme organisasi yang sah dan dilindungi hukum.
Ia mengingatkan agar semua pihak menggunakan mekanisme yang ada dan tidak menghambat pesta rakyat ini.
Abubakar justru mendorong agar perhatian dialihkan pada optimalisasi fasilitas olahraga di Lobar yang telah disiapkan secara luar biasa oleh Bupati. Keberadaan fasilitas seperti Colosseum dinilai sangat potensial jika difokuskan sebagai tempat bertandingnya berbagai cabor seperti karate, silat, hingga kickboxing guna daya tarik daerah.
Terkait kendala anggaran, Abubakar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan delapan kali revisi proposal kepada dinas terkait (Parakrafpora) sejak zaman Dispora. Rencana strategis (Renstra) yang disusun awalnya mengajukan Rp 4,5 miliar.
Meski akhirnya dipatok pada angka Rp 1 miliar, ia telah menggunakan kewenangannya untuk menggeser beberapa kebutuhan hingga pos anggaran berada di angka Rp 1,7 miliar.
Mengenai status Porprov, Abubakar memastikan ajang tersebut sudah teregistrasi. Namun, ia mengkritik adanya upaya dari Parakrafpora yang meminta penyerahan data untuk melakukan rasionalisasi dengan cara-cara instan. Menurutnya, pengelolaan data atlet merupakan ranah kerja resmi KONI yang tidak boleh diambil alih.
"Data itu sudah ada dan teregistrasi di sistem Sporta KONI. Upaya rasionalisasi dengan cara instan oleh Parakrafpora itu tidak etis. Itu pekerjaan KONI, jangan diambil alih. Tindakan itu sama saja dengan tidak percaya kepada KONI," sesalnya.
Baca Juga: KONI Lobar Dukung Penuh NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028
Sementara Pj Sekda Lobar H Ahmad Saikhu dan Kadisparekrafpora Agus Gunawan saat rapat dengan Ketua KONI Lobar dan pengurus cabor memberi penjelasan. Saikhu dan Agus gunawan meminta data klinis atlet, pelatih, dan ofisial yang akan dikirim ke Porprov 2026.
"Sebelum di SK-kan pak bupati, nanti itu akan kami sandingkan datanya dengan hasil kajian tim profesional. Bisa saja data itu sesuai atau saling melengkapi," jelasnya.
Dengan anggaran yang terbatas, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menginstruksikan agar atlet dan pelatih maupun ofisial yang dikirim adalah mereka yang benar-benar punya potensi menyumbang medali. Sehingga dilakukan rasionalisasi atlet, pelatih maupun cabang olahraga yang akan dikirim ke Porprov NTB Bulan Juli mendatang.
Editor : Kimda Farida