LombokPost — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menuai sorotan tajam di tingkat daerah.
Program yang digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah gizi ini dinilai masih menyisakan persoalan krusial pada sektor implementasi, khususnya terkait ketepatan sasaran para penerima manfaat.
"MBG sejak awal pelaksanaannya telah memicu gelombang diskusi dan perdebatan," jelas anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Fraksi Perindo Dr. Syamsuriansah, Kamis (11/6).
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi bantuan pangan bergizi ini kerap kali meleset dari target utama yang seharusnya diprioritaskan.
Untuk itu, langkah pemerintah untuk melakukan penataan ulang atau refocusing data penerima dinilai sebagai sebuah keniscayaan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi.
"Saya sangat setuju jika dilakukan refocusing terhadap basis data penerima manfaat program ini. Penyaluran MBG harus benar-benar diarahkan secara khusus dan selektif, terutama bagi anak-anak yang berada di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," ungkap Doktor Syam, sapaannya.
Baca Juga: Dibangun Sebelah Kandang Sapi, Kades Minta BGN Evaluasi Dapur MBG Langko
Esensi utama dari kehadiran program MBG tidak boleh dilepaskan dari komitmen besar pemerintah dalaamenekan angka stunting atau tengkes secara nasional.
Agar program ini memiliki daya ungkit yang kuat dan hasil yang signifikan, maka sasaran penerimanya harus diselaraskan secara matematis dan biologis.
Sesuai dengan kebutuhan gizi pada periode emas pertumbuhan anak.
Akademisi Universitas Bima Internasional MFH ini menekankan bahwa jika parameter kesuksesan program didasarkan pada penurunan angka gizi buruk.
Maka intervensi harus menyasar hulu persoalan, yakni masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Jika berbicara mengenai target krusial untuk menurunkan angka stunting, maka program MBG ini seharusnya dialokasikan secara masif kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta anak-anak di bawah usia lima tahun atau balita," urainya.
Baca Juga: Reformasi BGN dan MBG
Kelompok inilah yang menjadi fondasi utama.
Selama ini, banyak anak di kota-kota besar dari keluarga yang tergolong mampu justru turut menerima bantuan ini, padahal mereka tidak terlalu membutuhkan.
Hal inilah yang membuat anggaran negara menjadi tidak tepat sasaran dan penyerapannya tidak optimal.
Editor : Kimda Farida