LombokPost-Pemkab Lobar merespons informasi mengenai data 7.689 Anak Tidak Sekolah (ATS). Hal tersebut ditegaskan merupakan data tahun 2024, sebelum kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Nurul Adha. Hingga pertengahan Juli 2026, angka tersebut diklaim telah berkurang mencapai ribuan.
”Berdasarkan pembaruan per 14 Juli 2026, jumlahnya sudah turun menjadi 6.665 anak. Artinya ada penurunan sebanyak 1.024 anak atau 13,32 persen,” ujarnya Kadis Dikbud Lobar Lalu Najamudin.
Dia mengatakan, pemda terus melakukan pembaruan data melalui proses verifikasi dan validasi. Sehingga kondisi setiap anak dapat diketahui secara akurat.
Najamudin menegaskan, data ATS tidak hanya dijadikan sebagai laporan statistik. Pemkab Lobar bersama berbagai pihak melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk memastikan status setiap anak yang tercatat dalam database tersebut.
Baca Juga: Enam Sekolah di Sambelia Lombok Timur Dapat Bantuan Filter Air Minum
Menurutnya, proses verval menjadi tahapan penting karena memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi riil setiap anak. Dari hasil pendataan itu dapat diketahui apakah anak telah kembali bersekolah, berpindah satuan pendidikan, atau justru memerlukan pendampingan khusus agar dapat kembali mengenyam pendidikan.
”Semua data kami tindak lanjuti. Kami ingin memastikan kondisi aktual setiap anak sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Tujuan akhirnya tentu agar mereka kembali mendapatkan hak atas pendidikan,” jelasnya.
Ia mengatakan, upaya menurunkan angka ATS menjadi salah satu fokus pemda. Berbagai langkah dilakukan dengan melibatkan sekolah, pemerintah desa, hingga para pemangku kepentingan lainnya agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali masuk ke bangku pendidikan.
Salah satu hasil nyata dari upaya tersebut terlihat di SMP Negeri 1 Kuripan. Seorang anak yang sebelumnya masuk dalam kategori ATS kini telah diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan dan akan mengikuti kegiatan belajar sebagai siswa kelas IX pada tahun ajaran baru.
Najamudin berharap langkah serupa dapat terus dilakukan seluruh satuan pendidikan di Lobar. ”Dengan kolaborasi semua pihak, angka ATS diyakini dapat terus ditekan sehingga semakin banyak anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah,” paparnya.
Baca Juga: PLN NTB Salurkan Perlengkapan Sekolah untuk Puluhan Anak Yatim dan Dhuafa di Mataram
Pemkab Lobar juga memastikan proses pendataan akan terus diperbarui secara berkala. Selain menjadi dasar penyusunan program, data yang valid diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menangani persoalan anak tidak sekolah. Sekaligus mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak.
Anggota DPRD Lobar Azalea Annisa Rengganis sebelumnya meminta Dinas Dikbud dan Dinas Sosial Lobar merespons cepat kasus anak putus sekolah. Terutama akibat adanya pernikahan dini.
”Jangan sampai hak anak untuk mendapatkan pendidikan terabaikan. Dinas Sosial dan Dikbud saya harap fokus pada kasus-kasus seperti ini,” pintanya.
Dia memberi contoh salah satu kasus anak SMP di wilayah Sekotong yang ijazahnya dibakar orang tuanya karena kecewa. Ini menurutnya harus ada solusi konkret dan langkan cepat dari instansi terkait. Agar tidak masuk dalam kategori anak putus sekolah.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post