LombokPost – Dinamika politik yang tengah menghangat antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diharapkan tidak berdampak buruk pada program pembangunan daerah. Menyikapi situasi tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Lobar mengimbau kedua belah pihak untuk sama-sama menurunkan tensi politik demi kemaslahatan masyarakat.
"Kami berharap dari pihak timur (eksekutif) dapat menurunkan tensi politiknya, termasuk juga kami yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Barat. Hal ini penting agar program-program pemerintah daerah ke depan bisa tetap dilaksanakan dengan baik," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lobar Romi Rahman.
Dia menyatakan, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hal yang biasa terjadi dalam sistem pemerintahan. Kendati demikian, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi konkret.
Baca Juga: Kapasitas Mumpuni, Romi Rahman Digadang Nakhodai Gerindra Lobar
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan Fraksi Gerindra adalah terkait pelaksanaan APBD Perubahan. Romi mengingatkan agar opsi penggunaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengatur anggaran perubahan dihindari, mengingat adanya risiko dan implikasi pembatasan anggaran yang harus ditanggung di masa depan. Menurutnya, perlu ada rekonstruksi relasi dan sinergisitas yang kuat antarlembaga agar roda pemerintahan berjalan optimal.
Terkait sikap politik Fraksi Gerindra terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Romi membeberkan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai kisaran Rp 337 miliar. Fraksi Gerindra berkomitmen akan memberikan catatan kritis, rekomendasi, serta saran strategis, khususnya pada program-program yang gagal terealisasi hingga memicu penumpukan SiLPA.
"Kami mengedepankan ketelitian untuk kemudian menuangkannya dalam pemandangan umum fraksi secara resmi," tegasnya.
Baca Juga: Tak Ada Tindakan dari Pemda, Warga Cemara Urunan Perbaiki Jembatan Rusak
Sebagai langkah konkret untuk memecah kebuntuan, Fraksi Gerindra dalam rapat Ragapin telah mendorong agar agenda rapat paripurna segera dijadwalkan ulang (reschedule). Romi meyakini, Bupati Lobar juga memiliki semangat yang sama untuk membuka kran komunikasi dan mencari titik temu demi kepentingan daerah.
"Kesimpulan dari rapat tadi, kami mendorong agar paripurna dijadwalkan kembali. Kami berharap ada komunikasi yang saling terbuka antara eksekutif dan legislatif, sehingga program kerja kepala daerah tidak terhambat oleh dinamika politik yang tak berujung," pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post