LombokPost--Tahun 2024, pemerintah pusat kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Total secara nasional dibuka sebanyak 2,3 juta lapangan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuka.
Selanjutnya, pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah menyusun kebutuhan CPNS. Menyikapi itu, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri telah berdiskusi dengan Bappeda, BKD, BKPSDM, Asisten, hingga Inspektorat memetakan kebutuhan tenaga, sebagai dasar usulan.
“Kita sedang susun formasi CPNS,” kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Dikatakan penyusunan itu berdasarkan informasi dari pusat akan ada penyerapan CPNS sebanyak 2,3 juta. “(Perkiraan berapa yang kami butuhkan) ini makanya sedang kami susun, belum bisa kami berestimasi,” paparnya.
Ia juga mengajak Bappeda, asisten, dan BKD bicara tentang CPNS. “Karena kami mau bicara tentang kebutuhan 5 tahun ke depan, bukan hanya 1-2 tahun saja,” jelasnya.
Seperti pelibatan BKD karena ingin mengetahui kemampuan finansial daerah membiayai para pegawai. “Jadi perlu kami bahas secara utuh, termasuk dari sisi kebutuhan anggaran kami pikirkan juga,” tekannya.
Secara eksplisit, Alwan mengatakan Pemkot Mataram tengah kekurangan tenaga administrasi. “Sangat-sangat kurang sekali,” ungkapnya.
Sejumlah OPD bahkan jauh hari telah menyampaikan usulan agar ditambah jumlah tenaga administrasi. Tetapi belum dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah pegawai yang bisa digeser di lingkup Pemkot Mataram.
“Kita butuh pegawai teknis misalnya untuk penyusunan laporan tahunan, segala macam, untuk penyusunan terkait anggaran, pembukuan, perencanaan, jadi sangat kurang sekali,” paparnya.
Pihaknya juga membutuhkan pegawai yang bisa bekerja dalam pengelolaan aset. “Itu semua perlu kita pikirkan,” tekannya.
Usulan jumlah pegawai yang dibutuhkan Pemkot Mataram ke pemerintah pusat paling lambat akan diserahkan akhir bulan Januari ini. “Setelah (usulan kami diterima) baru akan dibahas di tingkat nasional,” paparnya.
Pembicaraan kebutuhan ini dibahas secara klinis bersama OPD teknis. Barulah nanti dilaporkan pada Wali Kota Mataram mengenai kerangka usulan kebutuhan yang akan disampaikan pada pemerintah pusat.
“Ya kita memang butuh Guru, Nakes (tenaga kesehatan) tapi itu bisa dipenuhi lewat skema PPPK, tapi ini kan juga CPNS dibuka jadi sangat penting juga, jangan sampai kita punya pejabat tapi tidak punya staf,” ucapnya.
Ia menekankan usulan akan tetap mengacu pada postur anggaran dan kemampuan daerah. Di samping itu OPD teknis yang mengusulkan juga diminta mengajukan sesuai kebutuhan. (zad)
Editor : Kimda Farida