LombokPost - Angka kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan tren positif. Persentasenya turun dari 8,62 persen pada 2023 menjadi 8,00 persen pada 2024.
Penurunan ini menjadi angin segar di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Data BPS menunjukkan tren penurunan persentase penduduk miskin cukup konsisten sejak 2015. Penurunan tertinggi tercatat pada 2024, yaitu 8,00 persen, dari 8,62 persen pada 2023.
“Iya, itu turun dari tahun 2023 lalu,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Muhammad Reza Nugraha Kusumowinoto, yang ditemui di kantornya.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada 2024 sebanyak 43,74 ribu orang. Angka ini turun 2,46 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan ini banyak hal ya, yang pasti ada peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelas Reza.
Ia menambahkan, perputaran ekonomi saat pemilu juga memberi dampak positif terhadap perekonomian.
“Bisa juga dari efek pemilu kemarin, tahun lalu pemilu, pesta rakyat banyak, ekonomi berputar. Mungkin di situ ada dampaknya,” ujarnya.
Menariknya, meski angka kemiskinan menurun, garis kemiskinan justru meningkat. Menurut Reza, hal ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat.
“Garis kemiskinan itu meningkat berarti konsumsi masyarakat juga meningkat. Sehingga untuk menetapkan rata-rata yang dikategorikan miskin itu tinggi,” terangnya.
Data BPS juga menunjukkan, garis kemiskinan di Kota Mataram pada 2024 tercatat Rp 657.667 per kapita per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTB yang sebesar Rp 534.703.
Kondisi ini mencerminkan daya beli dan kebutuhan dasar masyarakat Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. “Meski tinggi, tapi angka kemiskinannya menurun,” tegasnya.
Artinya, persentase warga yang hidup di bawah garis kemiskinan memang berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
Reza menilai perbaikan ekonomi dan efektivitas program bantuan menjadi faktor kunci penurunan angka kemiskinan. “Mungkin karena perekonomian membaik, atau bantuan pemerintah tepat sasaran, dan cukup sesuai,” katanya.
Dengan perbaikan ini, masyarakat yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar kini memiliki daya beli lebih baik.
“Sehingga masyarakat miskin yang daya belinya tidak sanggup menjadi sanggup,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan penurunan angka kemiskinan bukan semata target BPS, melainkan hasil kerja kolektif pemerintah daerah. Upaya ini mencakup bukan hanya bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Kalau pemberdayaan bagus, bantuan tepat sasaran, dan masyarakat aware terhadap itu, ya mudah-mudahan bisa,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Siti Aeny Maryam