LombokPost — Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Guru merupakan garda terdepan dalam mencetak kualitas sumber daya manusia, sehingga pemenuhan hak-hak mereka tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis anggaran.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, menyikapi persoalan keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk komponen gaji ke-13. “Yang paling penting bagi kami di Komisi IV adalah memastikan kesejahteraan guru tetap diperhatikan,” tegasnya, Selasa (3/2).
Nyayu menilai, meskipun persoalan ini berkaitan erat dengan regulasi pemerintah pusat, khususnya mekanisme dana transfer. Pemerintah daerah tetap harus aktif mencari solusi agar hak guru tidak berlarut-larut tertunda.
“Mereka ini pendidik, mereka garda terdepan. Kalau ada persoalan keuangan, harus dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD tidak bisa tinggal diam melihat kondisi guru yang berbulan-bulan belum menerima haknya. “Kasihan guru-guru kita ini. TPG ini kan jelas tunjangan profesi guru, bukan honor. Regulasi ada, mata anggaran ada, jadi harusnya memang diprioritaskan,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Menurut Nyayu, pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi secara resmi dengan pemerintah pusat. Agar penundaan serupa tidak terulang, apalagi sampai berbulan-bulan lamanya.
Koordinasi harus diintensifkan ke Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan, untuk memastikan apa yang menjadi persoalan keterlambatan. “Begitu ada yang terlambat segera bersurat atau berkoordinasi. Tidak bisa hanya menunggu. Kalau perlu, kami di DPRD juga ikut mengkomunikasikan ke pusat,” katanya.
Ia menyebut, Komisi IV siap memberikan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dalam memperjuangkan hak-hak guru. Termasuk mengawal proses administrasi dan komunikasi lintas pemerintah.
“Kami siap membackup dinas teknis. Intinya bagaimana TPG ini bisa segera dibayar,” tegasnya.
Nyayu juga menyoroti momentum waktu yang cukup sensitif. Mengingat dalam waktu dekat umat Muslim akan memasuki bulan Ramadan, disusul hari-hari besar keagamaan lainnya seperti Hari Raya Nyepi dan perayaan keagamaan lain.
“Menjelang Ramadan, kebutuhan pasti meningkat. Belum lagi hari-hari besar lainnya. Guru-guru tetap harus diperhatikan, karena ini menyangkut kebutuhan hidup mereka,” tegasnya.
Meski demikian, upaya cepat menyelesaikan persoalan ini tetap diapresiasi. “Yang penting sekarang ada tindak lanjut dari dinas teknis. Tapi tetap harus kita kawal supaya betul-betul sampai ke rekening guru,” tegasnya.
Nyayu berharap, persoalan keterlambatan TPG ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan sinkronisasi data dan perencanaan anggaran antara pusat dan daerah semakin baik. “Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.