LombokPost – Upaya percepatan digitalisasi layanan publik terus didorong Pemerintah Kota Mataram. Salah satunya melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini menyasar para kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat.
“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, apa yang kami ikhtiarkan hari ini adalah bagian dari upaya mendukung dan menyukseskan komitmen Bapak Wali Kota untuk menjadikan Kota Mataram sebagai pilot project nasional bansos digital,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram Dr. Mansur, Selasa (5/5).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menggelar kegiatan aktivasi IKD bagi kader Posyandu di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Aktivasi IKD tidak hanya sebatas transformasi administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam integrasi data sosial masyarakat. “Digitalisasi bansos membutuhkan data kependudukan yang akurat dan terverifikasi. IKD menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Sosial Kota Mataram yang turut mendampingi melalui Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial beserta tim. Kolaborasi ini menjadi penting dalam menyatukan data kependudukan dengan data sosial penerima manfaat.
Di Kecamatan Ampenan, tercatat sekitar 150 kader dari 10 kelurahan telah mengikuti aktivasi IKD. Sementara di Kecamatan Sekarbela, kegiatan serupa diikuti oleh sekitar 100 kader dari 5 kelurahan.
Para kader ini diharapkan menjadi agen digitalisasi di tingkat kelurahan, sekaligus membantu masyarakat dalam proses aktivasi dan pemanfaatan IKD. Menurut Mansur, peran kader Posyandu sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi riil di lapangan.
“Kader ini bukan hanya peserta, tetapi akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait IKD. Mereka akan membantu memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal dalam transformasi digital ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dukcapil Kota Mataram menargetkan aktivasi IKD dapat dituntaskan di seluruh wilayah kota dalam waktu dekat. Upaya ini menjadi bagian dari agenda besar Pemerintah Kota Mataram dalam mempercepat digitalisasi layanan publik secara menyeluruh.
“Kita targetkan bulan ini tuntas untuk enam kecamatan se-Kota Mataram. Ini bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi,” ujarnya.
Dengan terintegrasinya IKD dalam sistem bansos, diharapkan proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. “Meminimalisir kesalahan data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital di Kota Mataram menyasar aspek teknologi. “Di samping itu membangun ekosistem pelayanan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin