LombokPost - Proyek pembangunan kantor Wali Kota Mataram baru atau Bale Mentaram di kawasan Jempong dipastikan mendapat pengawalan ketat dari Manajemen Konstruksi (MK) sebelum masuk tahap lelang fisik lanjutan. Pendampingan MK dinilai menjadi keharusan karena kompleksitas proyek multiyears tersebut.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan proyek Bale Mentaram merupakan paket pembangunan terbesar yang saat ini ditangani Pemkot Mataram.
“Proyek Bale Mentaram ini kompleks, jadi harus ada MK yang melakukan review terhadap gambar dan dokumen tahun lalu sebelum dokumen lelangnya rampung di Dinas PU,” ujarnya, Kamis (7/5).
Menurut Iqbal, keberadaan MK menjadi penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, gambar perencanaan, hingga sinkronisasi kebutuhan pekerjaan lanjutan sebelum proses tender dilakukan.
Ia menjelaskan, saat ini proyek Bale Mentaram menjadi salah satu dari delapan paket proyek fisik yang resmi masuk proses tender Pemkot Mataram hingga Mei 2026.
“Cuma itu yang paling besar sekarang ini,” katanya.
Selain Bale Mentaram, sejumlah proyek lain yang masuk tender berasal dari sektor kesehatan dan revitalisasi pasar. Di antaranya pembangunan gedung poliklinik dan dapur RSUD Kota Mataram, perbaikan puskesmas, revitalisasi Pasar Ikan Higienis, hingga perbaikan atap Pasar Cakranegara.
Namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah proyek yang masuk tender tahun ini disebut jauh lebih sedikit.
“Untuk tahun ini memang sepi, baru ada delapan paket yang masuk tender. Selebihnya mungkin hanya pengadaan langsung yang nilainya kecil-kecil,” ujarnya.
Iqbal mengatakan sebagian besar proyek yang masih berjalan saat ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sisa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Khusus Bale Mentaram, Pemkot Mataram tahun ini telah menyiapkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk melanjutkan pembangunan tahap berikutnya.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari skema proyek multiyears yang akan dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan anggaran ini aman setiap tahunnya, terutama untuk proyek yang sudah terkontrak agar pengerjaannya tidak terkendala di tengah jalan,” katanya.
Ia tidak menampik banyak usulan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang akhirnya batal dilelang karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan proyek prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kondisi keuangan daerah memang membuat kita harus sangat hati-hati menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin