Sebagian nama-nama pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan baru memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
Namun sebagian lainnya masih tercium spoile system atau terpilih karena pengaruh kedekatan dan faktor eksternal lainnya yang selama ini menjadi musuh meritokrasi.
Pengamat politik NTB Dr Alfisyahrin menerangkan komposisi pejabat yang masuk dalam gelombang mutasi dan rotasi perdana pemerintahan Iqbal-Dinda memang merupakan pejabat lama yang menduduki posisi baru.
Dalam rotasi atau perpindahan jabatan tersebut, ia menilai jika masih ada sejumlah pejabat yang secara kompetensi dan bidang keilmuannya tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki.
“Saya kira memang sebagian sudah memenuhi prinsip meritokrasi. Tapi sebagian juga masih menggunakan sistem yang lama. Masih tercium ada spoile system di sana,” kata Alfisyahrin saat dihubungi Lombok Post, kemarin (2/5).
Penilaian tersebut didasarkan pada sistem meritokrasi yang seharusnya dilakukan melalui tahapan seleksi berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
Baca Juga: Jumat Berkah atau Keramat, Gubernur Iqbal Dipastikan Gelar Mutasi Hari Ini
Kata Alfisyahrin, ASN dengan pangkat dan golongan tertentu tentu memiliki pengalaman birokrasi. Indikator kualifikasi terdapat pada rekam pengalaman birokrasi dan jejak prestasi.
Dalam hal tersebut, seleksi betul-betul harus dilakukan berdasarkan keahlian di jabatan barunya. Dalam hal kemampuan, ia menekankan pentingnya kemampuan manajerial dan teknis. Keduanya harus ada pada diri seorang pejabat.
“Akan aneh kalau dia memiliki kemampuan manajerial tapi lemah dalam kemampuan teknis. Jadi dua hal ini yang bisa menggugurkan kualifikasi seseorang. Dan ini terlihat dari sebagian pejabat yang dilantik kemarin,” terangnya.
Memang sistem meritokrasi tidak serta merta bisa dilakukan sekali pukul dan dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu yang panjang dan pukulan berkali-kali terhadap sistem yang sudah mengakar. Ditambah lagi dengan sistem politik dan akses jejaring yang semakin terbuka dari daerah ke pusat.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Lantik 72 Pejabat Eselon II dan Eselon III
“Tentu kita mengapresiasi langkah awal pak gubernur ini. Dan kita terus berharap meritokrasi ini benar-benar bisa dilakukan sepenuhnya. Meskipun kita tahu, tantangannya sangat besar. Dan memang apa yang publik saksikan saat ini adalah panggung depan. Di mana begitu banyak kejadian sesungguhnya yang berada di panggung belakang,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi partai Golkar Hamdan Kasim menilai formasi jabatan di mutasi perdana Iqbal-Dinda sudah sesuai harapan publik. Terutama dalam proses yang dilakukan berupa evaluasi, job fit, dan assessment.
“Kalau prosesnya sudah keren, ada assesment, ada jobfit, sampai buat makalah,” kata Hamdan.
Beberapa OPD yang selama ini mendapatkan sorotan publik seperti Dinas Dikbud juga mengalami pergantian kepala dinas. Di mana kepala dinas sebelum Aidy Furqan digeser menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sebaliknya, Abdul Aziz yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan digeser menjadi Kepala Dinas Dikbud.
Hamdan menjelaskan, persoalan DAK Pendidikan 2024 yang sampai saat ini masih menjadi persoalan membuatnya mendukung penuh pergantian tersebut. Hal yang didukung lainnya adalah terisinya jabatan kepala Dinas PUPR yang sebelumnya lowong.
“Ini kami syukuri dan apresiasi dengan harapan jangan ada lagi proyek tidak selesai dan lewat tahun,” tegasnya. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post