LombokPost - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram bergerak memacu program transisi bantuan sosial (bansos) konvensional menuju sistem digital.
Langkah taktis ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran 1.830 kader posyandu yang tersebar di 366 posyandu se-Kota Mataram untuk menjadi garda terdepan dalam percepatan program tersebut.
Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakkir Walad menjelaskan, dari ratusan posyandu yang ada, pihaknya menjaring lima orang kader dari masing-masing posyandu.
“Satu posyandu masing-masing kami ambil lima orang untuk menjadi calon agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) bansos digital,” katanya.
Sejauh ini, Kota Mataram sebenarnya telah memiliki 941 agen Perlinsos dari berbagai unsur. Jumlah tersebut diklaim telah memenuhi rasio layanan ideal, yakni satu petugas mendampingi 179 orang.
Meski demikian, penambahan 1.830 kader posyandu ini dinilai krusial untuk melakukan lompatan besar, terutama dalam mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga.
Baca Juga: Bukan Cuma Garuk di Jalanan, Dinsos Mataram Kini Obati Mental dan Spiritual Para Gepeng
Di lapangan, para agen Perlinsos mengemban misi penting. Mereka bertugas mendampingi masyarakat mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, hingga validasi data penerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Seluruh proses ini nantinya akan terintegrasi penuh ke dalam sistem digital.
Muzakkir menekankan, kehadiran agen di tingkat lingkungan ini juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan pengaduan bagi masyarakat secara langsung.
“Ketika ada sanggahan dan keberatan dari penerima bantuan, bisa disampaikan melalui agen. Warga bahkan dapat mengecek dan konfirmasi langsung jika ada kaitan dengan bansos,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi bansos bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan amanat regulasi.
Transformasi ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
“Kami terus memacu progres pelaksanaan bansos digital dan kunci utama dari percepatan adalah kolaborasi di lapangan. Oleh karena itu, kami melibatkan penuh para pendamping sosial dan kader sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Kota Mataram terpilih menjadi satu dari 42 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba (pilot project) pelaksanaan bansos digital secara nasional.
Menyikapi amanah tersebut, Dinsos langsung menerapkan strategi edukasi dan literasi.
Pendamping sosial difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai tata cara penggunaan aplikasi digital agar meminimalisir kendala teknis.
Baca Juga: Kemanusiaan Jadi Nomor Satu, Begini Cara Dinsos Mataram "Gercep" Selamatkan PPKS Telantar
Sementara itu, kader posyandu di tingkat lingkungan bertugas memperbarui data secara real-time untuk mencegah bansos salah sasaran.
Dinsos juga memastikan sistem baru ini tetap inklusif. Bagi penerima manfaat dari kalangan lanjut usia (lansia) maupun penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik atau gagap teknologi, petugas akan menerapkan sistem jemput bola.
“Kader dan pendamping siap mendatangi rumah warga untuk membantu proses pencairan,” tambahnya.
Melalui sinergi masif ini, Dinsos optimis transisi digital dapat rampung lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang panjang, menekan risiko penyimpangan data.
“Ini juga memastikan hak-hak masyarakat miskin di terpenuhi secara utuh tanpa potongan,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida