LombokPost - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram merespons pemberitaan di media sosial terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang tengah berlangsung. Menyusul beredarnya narasi viral yang menyebut sensus tersebut seolah-olah hanya untuk kepentingan penarikan data secara berlebihan dan memicu penolakan warga, BPS menegaskan kegiatan ini murni merupakan program strategis nasional demi memetakan struktur perekonomian daerah.
Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza, meluruskan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat. Ia tidak menampik adanya persepsi publik yang mengaitkan pertanyaan-pertanyaan detail dari petugas lapangan dengan urusan perpajakan.
“Di sini saya sampaikan dan tegaskan bahwa Sensus Ekonomi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak. Kami mengerti ada kekhawatiran karena masyarakat ditanya berbagai macam pertanyaan yang cukup mendalam, namun ini murni untuk kepentingan formulasi kebijakan pemerintah yang lebih baik,” kata Reza.
Baca Juga: BPS NTB Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan Urusan Pajak
Reza juga menjawab keresahan publik mengenai isu keamanan dan potensi kebocoran data yang kerap menjadi bahan perbincangan hangat di jagat maya.
Ia menjamin seluruh kerahasiaan data responden dilindungi oleh regulasi yang sangat kuat dan berlapis.
“Kami jamin kerahasiaan datanya akan terjaga. BPS dilindungi undang-undang berlapis, mulai dari Undang-Undang Statistik hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kami tidak akan mungkin mengeluarkan data pribadi perorangan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Badan Siber Nasional terkait enkripsi data dalam proses pertukaran informasi,” urainya meyakinkan warga.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kota Mataram sendiri sudah mulai berjalan sejak tanggal 15 Juni lalu dan direncanakan rampung pada 31 Agustus mendatang. Sensus kali ini mengusung paket komplit secara door-to-door, yang menyasar seluruh pelaku usaha dan keluarga tanpa terkecuali.
Hingga akhir Juni, progres kunjungan lapangan oleh petugas dilaporkan telah mencapai kurang lebih 25 persen, dengan capaian isian data dokumen sekitar 18 persen.
Adapun total sasaran di Kota Mataram mencakup sekitar 200 ribu target, yang terdiri atas 60 ribuan unit usaha dan 140 ribu keluarga. Baik warga yang memiliki usaha maupun tidak, semuanya tetap menjadi objek pendataan ekonomi keluarga.
Terkait tantangan di lapangan, Reza mengakui adanya penolakan atau keengganan dari sejumlah responden, kendala cuaca, serta situasi pemilik rumah yang sedang tidak ada di tempat karena bekerja. Meski demikian, ia memastikan manajemen lapangan BPS memiliki sistem pengawasan berjenjang yang ketat untuk mengantisipasi adanya manipulasi data.
“Oleh karena itu, kami memohon bantuan seluruh warga Kota Mataram untuk menerima petugas kami dan memberikan jawaban yang sebenarnya. Ini bukan program BPS saja, melainkan program seluruh pemerintah demi melahirkan kebijakan yang berkualitas berdasarkan data yang berkualitas pula,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida