Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, akibat kebijakan itu, jajarannya tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Khususnya terhadap Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan peserta Pemilu 2024.
"Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye yang ada pada sistem informasi kampanye," ujarnya kemarin (16/1).
Padahal, lanjut dia, dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye, Bawaslu telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Aturan itu menyebutkan, Bawaslu dapat melakukan pengajuan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. "Namun pada faktanya, Bawaslu di seluruh tingkatan tidak," imbuhnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan jajaran pengawas pemilu, KPU telah mengeluarkan surat nomor 1395/PL.01.7-SD/05/2023 tertanggal 25 November 2023 perihal Persetujuan Akses Laporan. Dalam surat tersebut menyebutkan, terdapat informasi yang dikecualikan dalam laporan dana kampanye. Sehingga membutuhkan persetujuan secara tertulis dari calon anggota agar informasi tersebut dapat diakses oleh Bawaslu.
Bagja mengaku tidak sependapat dengan alasan tersebut. "Hal ini dikarenakan informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan," terangnya.
Sementara itu, hingga berita ditulis, KPU belum merespons pernyataan Bawaslu tersebut. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) yang juga mantan Ketua KPU RI Arief Budiman menilai, kebijakan tidak memberikan akses kepada Bawaslu patut dipertanyakan.
Idealnya, Bawaslu sebagai pengawas diberikan akses yang luas. Sehingga upaya pengawasan dapat dilakukan optimal. "KPU dan Bawaslu, mereka sebagai satu kesatuan fungsi. Mestinya mereka di beri akses," ujarnya.
Arief juga mengingatkan, semua tahapan pemilu, idealnya dilakukan secara transparan. Khususnya yang menyangkut hak publik seperti laporan dana kampanye. Transparansi, lanjut dia, bukan hanya sebagai salah satu asas pemilu, melainkan juga upaya untuk membangun kepercayaan.
"Dengan KPU transparan publik akan punya kepercayaan yang tinggi pada KPU," tuturnya.
Kepercayaan yang tinggi, bagi Arief, menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga kontestasi yang dihasilkan dapat diterima publik. "Berbahaya menyelenggarakan pemilu kalau tidak transparan," terangnya.
Sementara itu, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali jadi sorotan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas. Ia kembali mengingatkan, agar ASN menjaga netralitas.
Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (16/1). Ia meminta, semua ASN termasuk di lingkup BP2MI netral dan menguatkan profesionalitasnya selama pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung.
”ASN sebagai penggerak mesin birokrasi harus tetap bekerja secara profesional, netral (tidak berpihak, red), bebas dari pengaruh politik, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini, netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. Sehingga, perlu dikawal. Dengan begitu, ASN bisa bebas dari pengaruh.
”Mari kita kawal bersama agar ASN imparsial dan pelayanan publik tidak akan terhambat,” ungkapnya.
Terpisah, Koordinator Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai, ketidaknetralan ASN dalam pemilu cukup besar. Pihaknya mencatat ada puluhan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, termasuk aparat penegak hukum, di seluruh Indonesia sejak dimulainya proses pemilu 2024.
Sebut saja kasus adanya spanduk dengan foto dandim dengan salah satu capres dan cawapres. Belum lagi pendataan babinsa ke rumah-rumah warga yang didatangi oleh salah satu paslon. Menurutnya, pola ini bukan hal baru. Kondisi serupa pernah terjadi di pemilu 2014 silam.
”Karena memang komitmen soal netralitas tidak pernah dianggap sebagai sesuatu hal yang serius oleh ASN, terumata aparat,” keluhnya.
Saat ini pun, lanjut dia, publik sudah memiliki perspektif negatif atas penyelenggara pemerintahan dalam pemilu. Apalagi, setelah keputusan MK yang memberikan karpet merah pada salah satu kandidat untuk melaju dalam kontestasi pilpres.
Belum lagi, para pucuk pimpinan aparat penegak hukum yang disebutnya merupakan “geng Solo”. ”Jangan salahkan publik kalau publik punya perspektif negatif,” katanya.
Jika ingin kepercayaan publik kembali, lanjut dia, maka para pucuk pimpinan harus segera menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran yang muncul. Tidak boleh ada pembiaran dan hal yang ditutup-tutupi.
”Tidak boleh ada pengistimewaan, kalau memang ada pelanggaran oleh prajurit ya dihukum sesuai perundangan yang berlaku. Jangan dikatakan tidak ada pelanggaran, padahal publik jelas melihat itu pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu bahasan Pemilu 2024 jadi isu sentral dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) majelis-majelis agama yang diselenggarakan MUI di Jakarta kemarin. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilu dengan adil, jujur, dan terbuka. Karena sesuai dengan kebebasan berpendapat serta prinsip demokrasi di Indonesia.
"Pemilu yang damai dan bermartabat sejatinya merupakan jalan menuju Indonesia yang adil dan makmur," katanya.
Anwar menekankan supaya pemilu berjalan dengan baik, diperlukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkannya. Termasuk adanya peran tokoh dan majelis-majelis agama yang ada di Indonesia memberikan pengaruh yang besar.
Dalam pandangan Anwar, beda pilihan dalam pemilu bukanlah sesuatu hal yang perlu ditanggapi dengan pertikaian. Justru sebaliknya, ragam perbedaan yang ada menjadi ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kepada seluruh pimpinan ormas Islam harap dapat mengajak para imam, mubaligh, ustadz, dan khotib di masjid untuk memberikan edukasi kepada umat terkait pelaksanaan pemilu yang damai dan bermartabat," katanya.
Kegiatan Silaturahmi Nasional itu juga menghadirkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dia setuju bahwa Pemilu harus berjalan dengan damai. Jangan sampai terjadi tindak kekerasan dalam pelaksanaan rangkaian Pemilu 2024.
Dia mengingatkan hakikat Pemilu adalah sarana konflik untuk meraih suatu bentuk kekuasaan. Sebagai sebuah sarana konflik, dia tidak ingin Pemilu muncul ke permukaan dengan bentuk kekerasan.
Hasyim mengatakan, KPU mengajak masyarakat untuk memaknai Pemilu sebagai arena konflik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang legal dan sah. Jangan sampai muncul kekerasan ke permukaan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Meskipun pada kenyataannya, sejauh ini hampir setiap gelaran Pemilu diwarnai dengan kekerasan verbal.
Bahkan belakangan yang banyak terjadi berupa penyebaran berita hoaks dan penyebaran fitnah. "Padahal kita sebagai umat beragama cukup memahami, utamanya orang Islam, sebagaimana disebutkan dalam Alquran kalau fitnah lebih kejam dari pembunuhan," tuturnya.
Pesan agama itu, kata Hasyim harus disebarkan untuk memegang teguh kemanusiaan. Dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan aib seseorang atau pasangan calon tertentu sebagai instrumen elektoral untuk meraup suara rakyat.
Masalah yang muncul di lapangan justru bukannya menutup aib saudara. Tetapi justru menjadi semacam senjata atau instrumen memenangkan kekuasan serta memicu kekerasan. "Maka kemudian ini menjadi penting untuk menyampaikan khotbah perdamaian tentang kepemiluan untuk tetap menjaga ukhuwah atau persaudaraan di tengah tahun politik," tandasnya.
IG Mahfud Diretas
Kemarin akun media sosial milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD diretas. Menurut Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary akun bercentang biru itu sudah diretas sejak siang kemarin.
”Situasi ini terjadi sejak siang hari Selasa tanggal 16 Januari 2024,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta.
Sampai kemarin sore, lanjut Rizal, timnya masih berusaha memulihkan akun pribadi milik pejabat yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 tersebut. ”Segala post dan direct message dari akun tersebut sejak siang hari ini bukanlah dari Bapak Mahfud MD,” kata dia menegaskan. Sebelum dipulihkan akun tersebut sempat mengunggah video berisikan aktivitas Angkatan Laut Israel. (far/mia/wan/syn/jpg/r5)
Editor : Redaksi Lombok Post