LombokPost - Ternyata, Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan yang kuat, memerintahkan agar menambah 100 Sekolah Rakyat di Indonesia.
Soalnya, berdasarkan data Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak putus sekolah untuk usia SD.
Sedangkan untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak.
Lain halnya dengan tingkat SMA, sekitar 3,4 juta anak terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah. Totalnya, 4.126.000 anak-anak di Indonesia putus sekolah.
Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengatakan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.
Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.
Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben melansir dari kemensos.go.id.
Robben Rico menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.
Terkait dengan anak putus sekolah, Robben menekankan bahwa kendala utamanya bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya.
“Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” ungkap Robben.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, maka siswanya sama sekali tidak akan dikenakan biaya.
Makanya, pemerintah pun telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.
Diketahui, sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus.
“Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” jelas Robben.***
Editor : Siti Aeny Maryam