LombokPost - Kabar mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang viral di media sosial dibantah Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron. Dia menegaskan, hingga Selasa (31/3) belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan harga BBM.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron kepada Jawa Pos.
Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Baron menekankan pentingnya mengacu pada sumber resmi perusahaan untuk mendapatkan informasi akurat terkait perkembangan harga BBM.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Harga BBM Flat, Sebut Stok Nasional di Atas Standar Aman
''Dapatkan informasi valid harga BBM hanya melalui saluran resmi di website Pertamina,” jelasnya.
Sebelumnya, unggahan di platform media sosial X menampilkan data proyeksi harga BBM nonsubsidi yang disebut berlaku mulai 1 April 2026. Dalam unggahan tersebut, harga BBM jenis Pertamax diperkirakan mencapai Rp17.000 per liter.
Menurut Baron, harga BBM nonsubsidi memang dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Antara lain, perkembangan harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Baca Juga: RESMI! Pemerintah Putuskan Harga BBM Tidak Naik, Mensesneg: Stok Aman, Masyarakat Jangan Panik!
“Melalui mekanisme tersebut, penyesuaian harga dapat dilakukan sewaktu-waktu agar tetap sejalan dengan kondisi pasar, sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan energi,” sebut dia.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menanggapi isu yang menyebut harga BBM nonsubsidi akan naik 10 persen pada 1 April 2026 pukul 00.00. Dia menerangkan, Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 telah mengatur dua formulasi harga BBM.
“Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri, tanpa diumumkan pun akan terus berubah mengikuti harga pasar,” ujar Bahlil, dikutip dari Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Heboh Isu BBM Naik 1 April, Pertamina Buka Suara: Ini Faktanya!
Bahlil menjelaskan, harga BBM untuk sektor industri pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar. Penyesuaian harga bisa terjadi seiring perubahan harga energi global, baik diumumkan secara terbuka maupun tidak.
“Itu kan orang-orang yang mampu. Selama ada uang untuk membayar, silakan. Tugas negara menyiapkan. Tidak ada tanggungan negara sama sekali,” imbuhnya.
Antrean di Sejumlah SPBU
Pantauan Lombok Post di Mataram tadi malam, antrean tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sepertinya masyarakat panik di tengah isu kenaikan harga BBM.
Di SPBU Sayang-Sayang, misalnya, sekitar pukul 20.30 antrean kendaraan roda dua yang ingin mengisi Pertalite mengular sampai jalan raya. Namun antrean untuk kendaraan roda empat yang hendak mengisi Pertalite tidak sampai ke luar SPBU.
Kondisi serupa terlihat di SPBU Mayura. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat sampai ke luar SPBU. Hal serupa tampak di SPBU di Jalan Adi Sucipto. “Ini antre mau ngisi Pertamax mas,” kata M Nurhadi, salah seorang warga yang ikut antre tadi malam.
Kebijakan Subsidi Harus Tepat
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Prof Antun Mardiyanta menegaskan, kebijakan BBM harus disusun berbasis data yang rinci dan kuat. Pemerintah diminta tidak mengambil keputusan tanpa dasar yang jelas, terutama dalam menjaga ketepatan sasaran subsidi.
“Harus benar-benar diberikan kepada kelompok yang berhak agar tidak mengganggu pelaku ekonomi produktif,” katanya.
Dia mengingatkan, kebijakan yang diambil pemerintah jangan sampai justru menyulitkan sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pelaku usaha, terutama di sektor logistik dan distribusi, perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak, kebijakan pemerintah justru berpotensi menekan aktivitas ekonomi.
“Yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja harus mendapat prioritas,” tuturnya.
Terkait pembatasan pembelian BBM, dia menyebut kebijakan tersebut bisa dipahami dari sisi pengendalian kapasitas fiskal negara. Namun, dampaknya terhadap ekonomi harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan efek lanjutan terhadap daya beli dan lapangan kerja.
Menurut dia, pembatasan BBM tidak bisa diberlakukan secara seragam. Kendaraan pribadi dan kendaraan komersial memiliki kebutuhan berbeda yang perlu diakomodasi. Jika disamaratakan, sektor logistik berpotensi terdampak signifikan.
Dia mencontohkan distribusi barang seperti cabai dari daerah ke kota besar yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Jika dibatasi ketat, biaya distribusi akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga pangan. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan, termasuk asosiasi pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Kolaborasi dinilai penting di tengah situasi global yang tidak menentu.
Istana Minta Masyarakat Tidak Panik
Pemerintah memastikan tidak ada rencana kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Selasa (31/3). Menurut dia, keputusan tersebut juga merujuk pada arahan Presiden yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” tuturnya.
Dia menegaskan, pemerintah juga menjamin pasokan BBM tetap tersedia. “Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin,” ucap Prasetyo. (lyn/bry/dho/zam/oni/rur/JPG/r3).
Editor : Redaksi