MATARAM-Perburuan dua posisi kepala biro (Karo) Pemprov NTB dimulai. Kemarin (11/3), 17 orang pejabat ikut seleksi untuk menjadi Karo Humas dan Protokol NTB dan Karo Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) NTB.
Tes yang digelar di aula Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB itu berlangsung kondusif. Para peserta fokus pada lembar-lembar soal di atas mejanya. Tes tertulis berlangsung sejak pagi hingga siang. Tes kali ini menguji kompetensi manajerial dan psikologi para peserta.
Soal-soal dalam tes berisi kasus-kasus yang harus dipecahkan seorang pimpinan. Mereka dituntut mencari solusi terbaik dalam setiap masalah. Sehingga bisa diketahui kemampuan menyelesaikan persoalan. ”Dari sana kita bisa memetakan kemampuan manajerial masing-masing peserta,” kata Anggota Pansel JPT Pratama NTB H Fathurrahman, yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB itu.
Seleksi tertulis dilakukan selama dua hari. Hari kedua mereka akan diminta membuat makalah untuk dipresentasikan di depan pansel saat tes wawancara. Dari wawancara dan presentasi pansel bisa menilai kecakapan dan wawasan masing-masing pejabat.
Semua nilai dalam setiap tahapan akan digabung menjadi satu. Baru kemudian bisa diurutkan siapa yang mendapat nilai terbaik. Mulai dari nilai administrasi, tes tertulis kompetensi manajemen, hingga tes wawancara. ”Semua tahapan penting,” jelas Fathurrahman.
Dalam seleksi, Pansel NTB bertugas mencari tiga orang terbaik pada masing-masing posisi. Nama-nama itulah yang akan diserahkan ke Gubernur NTB untuk dipilih salah satu diantaranya. Mengenai siapa pejabat yang dipilih, tergantung pada pilihan Gubernur NTB. ”Tugas Pansel hanya menyodorkan tiga nama terbaik,” ujarnya.
Ke-17 orang pelamar terdiri dari tujuh orang melamar posisi Kepala Biro Humas dan Protokol NTB yakni Najamuddin, Arifin, Lalu Fatanah, Anang Zulkarnain dan Baiq Nelly Yuniarti dari pemprov. Sedangkan H Isnanto Karyawan dari Lombok Barat dan Aulia Purnama dari Pemkot Mataram.
Kemudian 10 orang melamar posisi Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP). Yakni, H Ahmadi, H Muhammad Fauzan, Jamaludin, Sadimin, M Ilham, Lies Nurkomalasari, Ali Fikri dari internal Pemprov. Sedangkan Suryakin dan H Lalu Najamuddin dari Pemkab Lombok Barat, serta Muhammad Nazarudin Fikri dari Pemkot Mataram.
Ada beberapa instrumen yang digunakan Pansel dalam penilaian calon Karo. Yakni syarat administrasi seperti kepangkatan, pendidikan formal, riwayat jabatan, pernah mengikuti pelatihan teknis/fungsional, serta melampirkan daftar penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir. ”Masing-masing punya bobot,” kata Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra.
Nilai kompetensi tertinggi 10 dan terendah 1 atau tidak memenuhi syarat. Kemudian penulisan makalah bobotnya 1-10 dengan tes presentasi dan wawancara bobotnya 1-10. Bobot seleksi itu akan menentukan nilai akumulasi di akhir penilaian. (ili/r7)
Editor : Administrator