MATARAM-Sebanyak 280 ribu Kepala Keluarga (KK) di NTB akan “digaji” pemerintah tiga bulan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut akan dilakukan tiga bulan mulai April hingga Juni.
Kepastian pemberian BLT untuk 280 ribu rumah tangga di NTB tersebut terungkap dalam video conference antara Menteri Sosial Juliari P. Batubara dengan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah, kemarin (16/4).
“Seluruh Indonesia ada sembilan juta kepala keluarga yang akan menerima bantuan langsung tunai. Di NTB sebanyak 280 ribu kepala keluarga,” kata Menteri Juliari.
Menteri dari PDI Perjuangant ersebut menyebutkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai, bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Korona.
"Bantuan tersebut sebesar Rp 600.000 yang dibagikan selama tiga bulan hingga Juni," kata Mensos. Rencananya, penyalurannya melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara.
Sementara itu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengusulkan agar BLT tersebut bisa disalurkan dalam bentuk sembako. Dia ingin apa yang dilakukannya dalam penyaluran JPS Gemilang bisa dilakukan pula untuk BLT yang disiapkan Kemensos.
"Jika memang berkenan di NTB atau di seluruh Indonesia, bantuannya jangan tunai. Tetapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM kita," kata Gubernur.
Gubernur menyebut alasan usulannya tersebut. Yakni, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang dibagikan. Di sisi lain UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah. Terhadap usulan tersebut, belum ada persetujuan dari Mensos.
JPS Gemilang
Sementara itu, sebelum mengikuti rapat dengan Mensos, bertempat di depan Kantor RRI Mataram, Gubernur dan Wagub melaunching program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, Kamis (16/4).
Peluncuran perdana JPS Gemilang itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis paket JPS Gemilang yang berisi beras 10 Kg, telur 20 butir, minyak goreng 1 liter, susu kedelai, minyak kayu putih, sabun, teh kelor, dan masker. Penyerahan dilakukan Gubernur dan Wagub kepada Lurah Abian Tubuh Barat, Kota Mataram dan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia NTB.
"Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM kita sendiri di NTB,” kata Gubernur.
Dia menambahkan, harga-harganya jelas lebih mahal dibanding barang produksi pabrik-pabrik besar. Bukan karena pemerintah menggelembungkan harga (mark up). Tapi kata dia karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan.
“Tapi dari sinilah akan ada transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal," katanya.
Dia memberi contoh IKM di Sekotong, Lombok Barat yang memeras kelapa dengan sangat sederhana menggunakan tangan untuk menghasilkan minyak kelapa. Proses awal yang manual seperti itu, menurut Zulkieflimansyah terjadi di semua negara berkembang. Sehingga, produk yang dihasilkan harganya lebih mahal dengan kualitas masih kalah dengan barang pabrikan.
" Demi pembelajaran hal ini harus kita hargai. Di teori apapun tentang Industrialisasi semua akan mengalami hal yang sama,” katanya.
Paket bantuan JPS Gemilang diperuntukkan bagi 105.000 KK di seluruh NTB. Sebanyak 73.000 KK miskin dan hampir miskin. Sisanya 32.000 KK untuk sektor formal dan informal yang terdampak pandemi Korona. Bantuan sembako tersebut nilainya Rp 250.000 per paket.
Gubernur berharap dukungan wali kota dan bupati di seluruh NTB agar bantuan tepat sasaran. Termasuk untuk validasi data sehingga tidak ada yang tumpang tindih.(ili/r6)
Editor : Administrator