Pembangunan Jembatan Lewamori menjadi prioritas pertama, untuk proyek nasional, berdasarkan usulan dari daerah. ”Ada tujuh usulan Provinsi NTB yang prospektif masuk rencana kerja pemerintah (RKP) di 2023,” kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati, Kamis (31/3).
Selain Jembatan Lewamori, ada enam usulan lainnya dari NTB yang bakal diakomodir pemerintah pusat. Yakni pembangunan Jembatan Samota; penuntasan jalan Samota; lanjutan pembangunan dua jalur untuk ruas Jalan Sultan Muhammad Salahuddin; pembangunan Pelabuhan Kilo, Dompu; desa wisata di Lombok Tengah; dan penyediaan air baku kawasan perkotaan di Ai Ngelar, Sumbawa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ridwan Syah mengatakan, jembatan Lewamori sudah lama diusulkan. ”Malah sudah keluar anggarannya, tapi direfocusing. Sekarang alhamdulillah, ini sudah di urutan pertama diakomodir pusat,” kata Ridwan, kemarin.
Soal anggarannya, Ridwan menyebut sebesar Rp 480 miliar. Namun itu dari perhitungan di perencanaan awal. Informasi terakhir yang ia peroleh, kebutuhan anggaran pembangunan Jembatan Lewamori di atas Rp 600 miliar.
Jembatan Lewamori rencananya dibangun dari Desa Daru, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Membentang sepanjang 400 meter dengan ujungnya berada di sekitar Bandara Sultan Salahuddin.
Keberadaan jembatan akan memperpendek jarak menuju bandara dari dompu, sekitar 17 kilometer. Selain itu, anggaran jumbo untuk Jembatan Lewamori diharapkan bisa mentrigger pengembangan kawasan di sekitar teluk Bima. Dengan potensi wisata bahari dan perikanan.
”Manfaat langsungnya itu jarak lebih pendek, juga waktu tempuh dari Dompu ke bandara,” ujarnya.
Ridwan mengatakan, tahun ini akan dilakukan review desain jembatan. Kemudian dilanjutkan dengan konstruksi fisik, yang diharapkan bisa terlaksana tahun depan. ”Biayanya kan cukup besar ini. Apakah nanti dibangun dalam satu tahun atau multi years, itu kita serahkan ke pusat. Ini langsung ditangani Kementerian PUPR,” sebutnya.
Ridwan memastikan sudah tidak ada kendala untuk pembangunan jembatan. Pemkab Bima telah membebaskan lahan sejak tiga tahun lalu, dengan anggaran yang keluar mencapai Rp 10 miliar.
Selain itu, studi kelayakan juga sudah tuntas. Begitu juga dengan Amdal. Termasuk adanya rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, sebab ujung jembatan bakal berada di sekitar areal Bandara Sultan Salahuddin.
”Sudah klir semua. Tinggal bangun saja. Semoga bisa tahun depan,” harapnya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita