LombokPost – Harapan besar akan infrastruktur jalan tol yang modern dan efisien di Lombok kian mendekati kenyataan.
Rencana pembangunan Tol Lombok antara Lembar-Kayangan telah tertua dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, dengan penanganan yang dijadwalkan pada tahun 2025-2029.
Proyek yang menjanjikan senilai setidaknya Rp 23,9 triliun yang digadang-gadang ini akan menjadi motor penggerak baru bagi pariwisata dan perekonomian Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Fantastis! Butuh Anggaran Rp 23,9 Triliun Bangun Jalan Tol Lembar - Kayangan
PUPR NTB mengatakan proyek port to port ini akan segera memasuki tahap penanganan pertama di tahun 2025.
Prosesnya sudah masuk dalam rencana umum jalan tol dan tahap pertama akan mulai ditangani pada tahun 2025 hingga 2029.
Pemprov NTB telah melakukan pra-studi kelayakan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran Rp 1,25 miliar.
Baca Juga: Jalan Tol Pelabuhan ke Pelabuhan 80 km Lembar-Kayangan Lombok Telan Biaya Hingga Rp 22 Triliun
Hasil pra-studi ini menghasilkan tiga trase jalan yang menjadi opsi jalur tol.
Trase Pertama (Utara), dimulai dari Pelabuhan Lembar menuju jalur utara Pulau Lombok, mendekati jalur yang ada menuju Pelabuhan Kayangan.
Trase ini dianggap cukup panjang dan banyak melewati lahan produktif, sehingga memerlukan biaya penyediaan lahan yang cukup tinggi.
Trase Kedua (Selatan), bermula dari Pelabuhan Lembar, melewati Patung Sapi, masuk ke Bypass Mandalika (antara BIZAM ke Mandalika), kemudian menuju Pelabuhan Kayangan.
Ini menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.
Baca Juga: Diskon Transportasi dan Tol Berlaku Juni-Juli, Stimulus Ekonomi Rp 24 Triliun Digelontorkan
Trase Ketiga (Tengah), melalui jalur tengah Pulau Lombok, dari Pelabuhan Lembar menuju Praya (segmen 1), lalu terhubung ke bypass atau jalur lama, dan selanjutnya menuju Pelabuhan Kayangan.
Meskipun kewenangan pembangunan ada di pemerintah pusat, Pemprov NTB tetap proaktif.
Pada tahun ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk studi kelayakan dan desain, serta telah mengajukan permohonan izin kepada Kementerian PUPR.
Pemprov NTB tinggal menunggu jawaban menteri.
Dengan total panjang sekitar 82 kilometer dan desain dua jalur enam lajur, proyek tol ini membutuhkan anggaran yang luar biasa besarnya.
Baca Juga: Bukan Sekedar Wacana, Jalan Tol Raksasa 80 km di Pulau Lombok Mulai Dikerjakan Tahun Ini
Pengerjaan fisik diperkirakan menelan Rp 16 triliun, dengan tambahan untuk kelengkapan penunjang fasilitas.
Mengingat besarnya angka tersebut, pembangunan tidak mungkin sepenuhnya dibebankan pada APBN atau APBD.
Bisa dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Ada Jalan Tol Raksasa Senilai 1,9 T yang Akan Dibangun Sebagai Penghubung Dua Pelabuhan di Lombok
Kalau dikerjakan melalui APBD dan APBN tidak bisa karena anggaran terlalu besar dan entah kapan terlaksana.
Untuk biaya pemaparan lahan sebesar Rp 1,9 triliun, akan ditanggung bersama oleh Pemprov NTB dan tiga pemerintah kabupaten yang proyek melewati yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Lombok Barat, menyediakan lahan seluas 940 meter persegi dengan anggaran Rp 300 miliar.
Lombok Tengah, pemaparan lahan 1.917 meter persegi dengan biaya Rp 1 triliun.
Lombok Timur, memancarkan lahan seluas 1.978 meter persegi dengan biaya Rp 600 miliar.
Anggaran yang dibutuhkan melalui berbagai survei, termasuk survei irigasi, pertanian dan perkebunan, survei pengadaan lahan dan lainnya.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, sangat berharap proyek port to port ini dapat terwujud di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menekankan kondisi jalan yang ada saat ini, dari Kota Mataram ke Lombok Tengah hingga Lombok Timur, sudah tidak memadai.
“Ini benar-benar menjadi kebutuhan kita saat ini,” ujar Gita.
Baca Juga: Operasional Tol Laut Provinsi NTB Belum Maksimal, Ini Alasannya
Sebagai destinasi pariwisata terkemuka, NTB membutuhkan infrastruktur jalan yang mantap, tidak hanya untuk mendukung berbagai acara nasional dan internasional.
Tetapi juga demi kelancaran distribusi logistik dan transportasi masyarakat yang lebih cepat dan efisien.
”Mudah-mudahan terbangun epicentrum ekonomi yang baru,” pungkas Gita, optimis Tol Lombok antara Lembar-Kayangan akan membuka babak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lombok.
Jika studi kelayakan disetujui, Pemprov NTB menargetkan kajian Amdal dan pembebasan lahan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Editor : Kimda Farida