LombokPost - Untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem yang belum terlayani, Dinas Sosial (Dinsos) NTB resmi memulai proses perekrutan siswa untuk program Sekolah Rakyat 1C jenjang Sekolah Dasar (SD).
“Sekarang sudah mulai perekrutan siswa ya,” kata Kepala Dinsos NTB Nunung Triningsih, Kamis (21/8).
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan kurang mampu.
Proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat 1C saat ini tengah berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni SKB Gunungsari di Kabupaten Lombok Barat, BLK Lenek di Kabupaten Lombok Timur, dan SMPN 4 Sumbawa di Kabupaten Sumbawa.
“Di SKB Gunungsari, kita akan merekrut 100 siswa yang nantinya akan dibagi menjadi 4 rombongan belajar (rombel). Jumlah dan pembagian serupa juga akan diterapkan di BLK Lenek, yaitu 100 siswa dalam 4 rombel. Sementara di SMPN 4 Sumbawa, kita membuka kuota untuk 75 siswa yang akan dibagi dalam 3 rombel,” jelas Nunung.
Program Sekolah Rakyat 1C ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo yang mendorong agar Sekolah Rakyat diperluas tidak hanya untuk jenjang SMP dan SMA seperti yang telah berjalan selama ini, tetapi juga untuk jenjang SD.
Tujuannya adalah agar anak-anak usia sekolah dasar yang belum memiliki akses pendidikan formal bisa difasilitasi secara khusus.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus Sekolah Rakyat sekarang diarahkan pada jenjang SD. Kita ingin memastikan bahwa hak mereka untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dinas Sosial NTB juga mengungkapkan pihaknya telah memetakan dan mengusulkan sejumlah lokasi untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan dan menjamin kualitas pembelajaran yang lebih baik
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk pembangunan gedung permanen antara lain berada di Desa Pandai, Kabupaten Bima, Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, Desa Kelayu, Kabupaten Lombok Timur, serta di wilayah Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
“Semua titik ini kami anggap strategis dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap akses pendidikan dasar,” terang Nunung.
Pembangunan fasilitas permanen merupakan langkah penting dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif yang inklusif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.
Tidak hanya ruang belajar, nantinya gedung tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara optimal.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida